2 Menteri Kompak Bela Jokowi di Sidang Perselisihan Hasil Pemilu: Mungkin di Situ Banyak Proyek

Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang Pilpres.

Editor: Ravianto
Youtube@MKRI
(Kiri ke kanan) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, J(5//4/2024). Wapres harap 4 menteri membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa Pilpres 2024. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Keduanya kompak membela setelah hakim konstitusi menanyakan mengapa Jokowi sering melakukan kunjungan kerja (kunker) selama Pilpres 2024.

Saat itu, Hakim konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri yang hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ihwal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Berdasarkan dalil permohonan pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, Saldi menyoroti beberapa wilayah yang kerap lebih sering dikunjungi Jokowi dibandingkan tempat lainnya. 

"Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah (Jateng) itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" tanya Saldi dalam ruang sidang, Jumat (5/4/2024).

"Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon," ia menambahkan. 

Menko PMK Muhadjir Effendy tidak setuju jika Pondok Pesantren Al Zaytun ditutup.
Menko PMK Muhadjir Effendy tidak setuju jika Pondok Pesantren Al Zaytun ditutup. (Warta Kota/YULIANTO)

Jawaban Muhadjir

Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang Pilpres.

"Sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Dia mengaku beberapa kali pernah mendampingi Jokowi ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah.

"Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada awal tahun.

Karenanya, daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) diberikan pada bulan November atau September.

"Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver," ucap Muhadjir.

Muhadjir meyakini Jokowi rutin melakukan kunjungan ke daerah karena alasan pembangunan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved