Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas Menteri Terkait, Bahlil: Bukan Mendahului KPU

"Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Pemberian menu makan siang gratis ini, menurut Airlangga, akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya] itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak diseragamkan," ujarnya.

Airlangga mengatakan, program makan siang dan pemberian susu gratis bagi masyarakat bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Oleh karena itu, program tersebut sudah pasti masuk APBN.

Program makan siang dan susu gratis ini rencananya bakal dibahas di sidang kabinet, Senin pekan depan.

"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, ada skalanya," 

"Kita baru membahas judulnya." ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen.

Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin. Angka ini masih di-exercise," jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masuknya program makan siang gratis dalam APBN tahun 2025 berimbas pada naiknya estimasi defisit anggaran dari sebesar 2,45 persen menjadi 2,8 persen.

"Semuanya harus sudah masuk [perhitungan defisit anggaran], enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Ia mengatakan proses perencanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Nasional) masih berjalan hingga tiga bulan ke depan.

"Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ujarnya. (*)