Pilpres 2024

"Aneh!" Kata Pimpinan Banggar DPR soal Program Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas di Sidang Kabinet

Cucun menilai, situasi itu tak wajar mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar/ Lutfi AM
Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menganggap aneh pemerintah sudah membahas program makan gratis dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menganggap aneh pemerintah sudah membahas program makan gratis dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Cucun menilai, situasi itu tak wajar mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang,” ujar Cucun kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

“Namun, pembahasan di kabinet yang belum ditetapkan pemenang itu tidak wajar,” kata dia.

Cucun pun meminta pemerintah menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU.

Cucun juga mendesak agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang belum terealisasi.

“Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma’ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain,” ucap politikus PKB ini.

Sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih."

"Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso seusai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Namun, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih terperinci akan tersusun seusai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih."

"Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved