Breaking News

"Sekolah Bisa lumpuh" Kata Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta Soal Nasib Guru Honorer

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat prihatin dengan nasib ribuan guru honorer.

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Januar Pribadi Hamel
Tribun Jabar/Deanza Falevi
Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, Purwanto soroti nasib ribuan guru honorer di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat prihatin dengan nasib ribuan guru honorer.

Pasalnya, sampai saat ini mereka mengabdi dengan sukarela. Akan tetapi, masih belum bisa diapresiasi oleh negara dengan diangkat sebagai guru ASN atau PPPK.

Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, Purwanto mengatakan, sampai hari ini negara masih ketergantungan akan kehadiran guru honorer.

Pasalnya, tanpa guru honorer sekolah bisa lumpuh. Mengingat, hingga saat ini sekolah-sekolah termasuk di Kabupaten Purwakarta masih kekurangan guru ASN.

"Tanpa guru honorer sekolah kita bisa lumpuh. Selama ini, instrumen pendidikan ditopang sama bapa dan ibu guru honorer ini. Namun, nasib mereka masih memprihatinkan," ujar Purwanto kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Termasuk di Kabupaten Purwakarta, ia mengatakan, pada formasi PPPK tahun 2023 kemarin, sebanyak 1.000 guru honorer sudah lolos passing grade dan lolos PPPK.

Akan tetapi, karena formasinya PPPK-nya sedikit, maka yang lolos passing grade nasibnya masih belum ada kejelasan.

Sehingga, pada Jumat 23 Februari 2024 kemarin, ratusan guru honorer yang telah lolos passing grade PPPK mendatangi kantor BKPSDM, untuk memertanyakan kejelasan nasib mereka.

"Ini membuat kita semakin prihatin. Seharusnya, negara membuka kran rekrutmen CASN guru atau PPPK untuk guru, yang sumbernya dari mereka para guru honorer," ujarnya.

Sebab, mereka telah mengikuti ujian seleksi dengan yang lain, dan kemudian mereka lolos. Seharusnya, mereka yang lolos ini di tahun-tahun berikutnya menjadi prioritas untuk PPPK, tanpa harus mengikuti ujian seleksi lagi.

"Ujian mereka jelas, dan mereka kompeten sehingga lolos. Tetapi kalau ada pembukaan PPPK atau rekrutmen lainnya mereka harus ikut ujian lagi. Kalau begitu, kelulusan mereka sudah valid. Kalau tidak valid maka testing kemarin tidak sah," ujarnya.

Purwanto menyebutkan, sampai saat ini guru honorer ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Negara, terkesan tidak serius mengafirmasi mereka. Padahal, tanpa guru honorer aktivitas pendidikan terutama di daerah bisa lumpuh.

Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pihaknya mendorong, segera prioritaskan para guru yang telah lolos ujian PPPK untuk segera ditempatkan.

Sampai saat ini, berdasarkan data yang ada jumlah guru honorer jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta, sebanyak 1.650 orang. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved