Viral, Ketika Warganet Ramai Samakan Petugas KPPS dengan PNS dan Abdi Negara, Singgung Soal Gaji

TRIBUNJABAR.ID - Media sosial tengah diramaikan dengan berbagai unggahan yang soal petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS).

Unggahan yang viral ini yaitu terkait narasi petugas KPPS yang dianggap seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau abdi negara.

Narasi itu ramai muncul setelah pelantikan anggota KPPS yang digelar pada Kamias (25/1/12024), diikuti dengan bimbingan teknis (bimtek) KPPS.

Baca juga: Viral Video Konsumen Cekcok dengan Petugas SPBU, Protes Tak Isi BBM Sesuai dengan yang Dibayarkan

Misalnya di salah satu unggahan, warganet membagikan candaan yang menyebut anggota KPPS sebagai menantu idaman, lantaran memiliki gaji harian lebih besar.

“Gaji PNS 5 jt sebulan. Gaji KPPS 1,2 jt sehari. Fix mantu idaman,” tulis akun @puji*** di media sosial X pada Minggu (28/1/2024).

Unggahan-unggahan serupa juga banyak beredar di berbagai platform media sosial.

Lalu, mengapa fenomena candaan KPPS yang dianggap seperti PNS ini muncul?

Baca juga: Jadwal Pencairan Gaji KPPS Pemilu 2024 dan Besarannya, Lengkap dengan Masa Kerja

Sarana menghibur diri

Dosen Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Nugroho menilai candaan menjadi KPPS seperti PNS hingga abdi negara ini sebagai sarana menghibur diri.

Hal itu karena profesi PNS atau pegawai BUMN selama ini memang dianggap prestisius oleh masyarakat.

“Selama ini kan profesi atau pekerjaan yang berasosiasi dengan negara, seperti ASN atau pegawai BUMN dianggap sebagai sesuatu yang prestise,” kata Wahyu, Senin (29/1/2024), dikutip dari Kompas.com.

Karena itulah, candaan yang banyak beredar di media sosial itu mungkin bisa menjadi sebuah upaya menghibur diri karena belum bisa menjadi PNS atau abdi negara.

Baca juga: Jaga Kesehatan Petugas KPPS, Puskesmas Kota Bandung Bakal Siaga di Hari H Pencoblosan Pemilu 2024

Pengingat untuk negara

Meski begitu, Wahyu berhadap bahwa candaan menjadi sebuah gerakan pengingat bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sebuah objek dalam proses bernegara.

"Tidak hanya pemilu saja, tapi juga bisa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan," jelas dia.