Anggota DPRD Jabar Jajang Rohana Akui Layanan Kesehatan dan Lowongan Pekerjaan Kerap Dikeluhkan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Layanan Kesehatan dan lapangan pekerjaan kerap menjadi keluhan masyarakat saat anggota DPRD Jawa Barat Jajang Rohana melakukan Reses Sidang II Tahun 2023-2024.

Jajang mengatakan, yang dikeluhkan masyarakat bukan tak ada tempat layanan kesehatan, tapi pelayanan kesehatannya.

Begitu juga masyarakat Cimaung, Kabupaten Bandung, yang mengeluhkan hal tersebut.

"Jadi pelayanan kesehatan dikeluhkan, bukan karena tak adanya layanan kesehatan, tapi rumah sakit juga tak bisa melayani kalau BPJS-nya bermasalah, seperti nunggak (iuran)," kata Jajang saat dihubungi Tribunjabar.id, Minggu (21/1/2023).

Jajang mengungkapkan, rumah sakit itu banyak, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.

"Tapi kaitannya rumah sakit  ini, pasti bisa melayani semuanya asal bisa bayar, punya uang. Kalau tak ada uang, ada yang jamin, yakni BPJS. Kalau BPJS-nya tak bisa jamin, tetap aja sulit," kata Jajang.

Menurut Jajang, masyarakat ini banyak yang menunggak iuran BPJS karena di-PHK di tempat kerjanya dan harus membayar BPJS-nya mandiri.

Sekarang, kata Jajang, banyak yang PHK mungkin tak dirasakan oleh semuanya, tapi banyak yang mengeluhkan.

"Bahkan banyak keluhan itu dilangsungkan ke saya," kata Jajang.

Jajang mengungkapkan, masyarakat juga banyak yang minta untuk dimasukkan kerja kepadanya, hingga ada yang menghubunginya langsung melalui WhatsApp-nya.

"Suami di-PHK, tolong carikan pekerjaan, udah nganggur sekarang. Yang seperti itu banyak pisan," katanya.

Karena itu, kata Jajang, pihaknya mendorong, bagaimana pemerintah menyediakan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat.

Masyarakat juga, kata Jajang, yang menghubungi secara langsung paling banyak masalah urusan kesehatan, layanan kesehatan, kesulitan di rumah sakit.

"Mungkin 90 persennya, jadi minta bantuan karena BPJS-nya nunggak, tolong carikan dana talangan untuk bayar BPJS-nya," tuturnya.

Mungkin kata Jajang, hal tersebut bukan hanya dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Bandung, tapi juga di daerah lain. (*)