Tak Ada ODGJ di Bandung yang Punya Hak Memilih di Pemilu 2024

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti, memastikan tak ada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau penyandang disabilitas mental yang memiliki hak pilih di Kota Bandung pada pemilihan umum 2024.

Suharti menegaskan hal itu kepada Tribun Jabar saat dihubungi melalui telepon, Rabu (27/12).

"Kota Bandung enggak ada yang [pemilih] ODGJ. Kan rumah sakitnya juga dipindah di Bandung Barat. Jadi, kalau mau bertanya soal itu ke Bandung Barat," katanya.

Pernyataan Suharti sekaligus membantah data yang sebelumnya disampaikan KPU Jabar. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU) Jabar, Hedi Ardia, mengatakan terdapat  2.040 orang  penyandang disabilitas mental di Kota Bandung yang sudah  masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan berhak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 nanti.

"Kami menyebutnya bukan ODGJ, melainkan penyandang disabilitas mental."

"Mereka bukan yang tidak terdata atau berkeliaran di jalan-jalan, mereka ada di rumah dan secara medis berdasarkan keterangan dokter, bisa menentukan pilihan," kata Hedi di Bandung, Selasa (26/12).

Secara keseluruhan, kata Hedi, terdapat 32.712 penyandang disabilitas mental di Jabar yang kini sudah masuk DPT.

Pencantuman penyandang disabilitas mental sebagai calon pemilih, menurut Hedi, bukanlah yang pertama. Pada pemilu sebelumnya, kategori disabilitas mental ini pun memiliki hak pilih.

"Selama dia adalah WNI, punya KTP elektronik, pernah menikah atau usia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI atau Polri.

Disabilitas mental bisa ikut memilih, ini bukan hal baru," katanya.

Kabupaten Bandung, menurut Hedi, adalah daerah di Jabar dengan jumlah calon pemilih dari kalangan disabilitas mental yakni jumlah 2.467 orang.

Daerah dengan pemilih dari kalangan disabilitas mental terbanyak lainnya adalah Kabupaten Garut 2.084 orang, disusul Kota Bandung sebanyak 2.040 orang.

Ketua KPU Garut, Junaidin Basri, mengatakan pemilih disabilitas, termasuk disabilitas mental, akan didampingi oleh keluarga atau meminta bantuan petugas di tempat pemungutan suara (TPS), terutama pada pemilu legislatif.

"Disabilitas kan jelas ada keterbatasan. Itu sebabnya perlu didampingi, bisa oleh keluarga atau petugas di TPS dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihannya," ujar Junaidin.

KPU, ujar Junaidin, berkomitmen untuk memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas demi kelancaran partisipasi pemilih pada pesta demokrasi nanti.