10 Kader Posyandu di Warungkondang Cianjur Diperiksa Buntut Viral Video Rekaman Dukung Ganjar

Undang-Undang mengatur sejumlah pihak yang tidak diperbolehkan ikut dalam kampanye. Berikut penjelasannya beserta sanksinya.

Pelaksana, peserta dan tim kampanye yang dilarang mengikutsertakan :

• Ketua Wakil Ketua, Ketua muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
• Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia
• Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan badan usaha milik negar/badan usaha milik daerah
• Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural
• Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

*sumber: PasalP 280 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 Tentaang Pemilihan Umum

Catatan: Pasal 280 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 280 ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu

Sanksi bagi Pelanggar

• Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah (Pasal 493)
• Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan krpolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah (Pasal 494)
• Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/ hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara oaling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah (Pasal 522)

(*)

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.