Kronologi Kantor PDI Perjuangan Jabar Didatangi Lima Polisi,Kini Layangkan Surat Keberatan ke Polda

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono membenarkan terkait surat keberatan kepada Polda Jabar mengenai adanya personel kepolisian yang mendatangi kantor PDI Perjuangan atau posko pemenangan.

Ono dalam surat yang beredar menjelaskan, bahwa pada Selasa (21/11/2023) pukul 09.00 WIB kedatangan lima personel anggota dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian daerah Jabar ke kantor PDIP Jabar dengan dalil penugasan dan tak ada pemberitahuan sebelumnya, di mana pihak DPD PDIP Jabar melalui satgas DPD PDIP Jabar menanyakan keperluan dan tidak diberikan penjelasan detail.

"Lima personel anggota tetap masuk ke dalam kantor DPD PDIP Jabar dan naik ke lantai dua ruang tunggu ketua DPD partai," katanya, Kamis (23/11/2023).

DPD PDIP Jabar, lanjut Ono, menyampaikan keberatan atas sikap dan tindakan lima personil anggota kepolisian Polda Jabar dan memohon menjadi perhatian Kapolda Jabar.

"Semoga kejadian ini tak terulang lagi baik di kantor DPD PDIP Jabar maupun di 27 kantor DPC PDIP se-Jabar," katanya.

Respons Polda Jabar

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut kunjungan anggota polisi yang datang ke kantor PDIP Jabar, dua hari lalu merupakan kegiatan rutin.

Ibrahim mengatakan, sebelum memasuki masa pemilu kedatangan anggota Polisi ke kantor-kantor partai politik tidak pernah dipermasalahkan.

"Ini memang terjadi kepekaan politik saja pas mendekati pemilu. Memang anggota itu sudah biasa ke sana, cuma karena ini kepekaan pemilu sehingga timbul seperti itu," ujar Ibrahim Tompo, saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, tugas anggota Intel itu salah satunya adalah mendatangi kantor partai-partai, termasuk dalam masa pemilu ini.

"Tujuannya untuk melakukan pemantauan Kamtibmas saja. Dalam kondisi rutin tanpa pemilu, anggota Intel itu sudah biasa mendatangi partai-partai juga," katanya.

Biasanya, kata dia, kunjungan ke kantor partai politik itu dilakukan sebagai koordinasi jika ada kegiatan yang membutuhkan pengamanan.

Di masa pemilu ini, kata dia, beberapa anggota juga ada yang ditugaskan menjaga kantor KPU dan Bawaslu. Sedangkan kantor parpol sifatnya hanya pemantauan saja.

"Kalau KPU dan Bawaslu dijaga, kalau kantor pantai-pantai itu hanya dipantau saja, karena bagaimana pun segala yang terkait pemilu dan masalah kegiatan dan orang, itu bagian dari operasi Mantap Brata, konsenya hanya untuk kepentingan pengamanan, dalam kondisi itu kita juga berlaku adil, tidak hanya satu partai saja dan anggota berlaku netral," ucapnya.

(Tribunjabar.id/Muhammad Nandri/Nazmi Abdurrahman/Salma Dinda Regina)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.