Selain Akses KUR Pertanian, Pemerintah Didorong Membangun Ekosistem Pendukung Pertanian

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG-Pemerintah menganggarkan hingga Rp 100 triliun dari APBN untuk program kredit usaha rakyat (KUR) pertanian demi ketahanan pangan.

Akses modal ini disediakan dengan berbagai kemudahan, termasuk bunga yang rendah.

Bagi Irfan Syauqi Beik, pengamat pertanian yang juga dekan Fakultas ekonomi IPB, kebijakan itu sangat penting untuk menunjang pertanian berkelanjutan.

"Tentu bantuan modal tersebut sangat penting karena salah satu permasalahan yang dihadapi para petani adalah akses permodalan," ungkap Irfan Syauqi Beik,  Selasa (7/11).

Baca juga: Diduga Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Pantai Batu Hiu Pangandaran Melakukan Aktivitas Asusila

Ia mengusulkan agar skema KUR pertanian bisa membuka ruang dengan skema syariah. Hak itu agar petani dapat terhindar dari bunga yang bisa Saha memberatkan petani.

"Jadi bukan hanya KUR berbasis bunga. Ada banyak skema syariah yang sesuai bagi petani dan dapat lebih adil," tambahnya.

Namun, di luar soal kredit pembiayaan pertanian, menurutnya, hal tak kalah penting ialah membangun ekosistem bisnis yang menguntungkan petani.

Yakni, dengan memastikan. Agar harga komoditas pertanian yang diterima petanibida menguntungkan sehingga memberi insentif yang positif.

"Petani harus mendapatkan pendapatan yang tidak hanya menutupi biaya produksi, tetapi juga memberikan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah dimana peran negara menjadi sangat penting," jelasnya.

Di sisi lain, di luar soal permodalan untuk etani, tak kalah penting juga soal ketersediaan pupuk. Hal itu untuk mendorong ekosistem pertanian.

"Memperkuat kelembagaan di tingkat petani akan memungkinkan mereka untuk lebih berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan usaha mereka dengan lebih baik," ujar Irfan.