Massa Geruduk Rumah Benjamin Netanyahu, Tuntut PM Israel Enam Periode Itu Harus Mundur

TRIBUNJABAR.ID, YERUSALEM - Ratusan orang menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Yerusalem, Sabtu (4/11/2023), waktu setempat.

Aksi demonstrasi dilakukan bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari tiga perempat warga Israel percaya bahwa Netanyahu harus mengundurkan diri.

Dilansir Reuters, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76 persen warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu, yang menjabat sebagai PM Israel untuk keenamkalinya, harus mengundurkan diri.

Sebanyak 64 persen warga mengatakan, negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang.

Sebanyak 44 persen warga Israel juga menyalahkan Netanyahu atas kegagalan Israel yang menyebabkan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023.

Sebanyak 33 persen lainnya menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF, dan lima persen menyalahkan Menteri Pertahanan.

Ribuan orang juga turun ke jalan di Israel ketika tekanan meningkat terhadap Netanyahu atas kurangnya kesiapan pemerintahnya menghadapi serangan Hamas dan penanganannya terhadap krisis tawanan.

Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pejuang Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Serangan itu menewaskan lebih dari 1.400 orang Israel.

Baca juga: Viking Siap Tabrak Regulasi demi Palestina, Akan Kibarkan Ribuan Bendera di Laga Persib-Arema FC

Sedangkan, perang yang dilancarkan Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 9.400 warga Palestina.

Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan menjadikan sebagian besar wilayah kantong yang terkepung itu menjadi puing-puing.

Minggu (5/11), pasukan Israel membunuh tiga warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, sehingga menambah jumlah korban tewas.

Sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan, ribuan warga Palestina dari Gaza yang bekerja di Israel telah dicabut izinnya dan banyak yang ditahan serta menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi.

Al-Haq yang berbasis di Ramallah mengatakan, mereka mendokumentasikan tindakan hukuman, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan merendahkan terhadap pekerja Palestina dari Gaza yang berada di dalam Jalur Hijau pada 7 Oktober 2023.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan AS menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza.

Hal itu disampaikan Antony Blinken dalam konferensi pers di Amman dengan rekan-rekannya dari Yordania dan Mesir, Sabtu.

Namun, para menteri Yordania dan Mesir menegur sikap tersebut, dan malah menegaskan perlunya gencatan senjata segera yang sejalan dengan seruan para pemimpin Arab lainnya.

Sayap bersenjata Hamas mengatakan, lebih dari 60 tawanan hilang karena serangan udara Israel di Gaza. Juru bicara Brigade Qassam, Abu Obeida, juga mengatakan di akun Telegram Hamas bahwa 23 jenazah tawanan Israel terjebak di bawah reruntuhan.

“Sepertinya kami tidak akan pernah bisa menjangkau mereka karena agresi brutal pendudukan yang terus berlanjut terhadap Gaza,” katanya. 

Baca juga: Suara Menlu Retno Marsudi Bergetar Saat Baca Puisi untuk Paletina, Puan Pilih Berorasi

Nuklir Gaza

Seorang menteri dari partai ekstremis Otzma Yehudit mengatakan salah satu pilihan Israel saat perang adalah menjatuhkan bom nuklir di Jalur Gaza. Menteri Warisan Budaya, Amichai Eliyahu mengatakan dijatuhkannya bom nuklir di jalur Gaza merupakan kemungkinan terbesarnya.

Eliyahu juga menyuarakan keberatannya atas izin masuk bantuan kemanusiaan apa pun ke Gaza. Menurutnya semua yang berada di Jalur Gaza adalah bagian dari Nazi.

“Kami tidak akan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Nazi," ujarnya.

Dia  mendukung perebutan kembali wilayah Jalur Gaza dan memulihkan permukiman di sana. Eliyahu mengatakan, seharusnya warga Palestina bisa pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir.

"Monster di Gaza harus menemukan solusinya sendiri,” kata Eliyahu.

Dia mengatakan bahwa siapa pun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas tidak boleh terus hidup di muka bumi ini.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru tidak setuju atas saran dari Eliyahu tersebut.

Akibat pernyataannya Eliyahu akhirnya diskors dari pertemuan pemerintah Israel sampai pemberitahuan lebih lanjut. Bahkan, pemimpin oposisi, Yair Lapid, menyerukan pemecatan terhadap menteri Eliyahu tersebut.

“Kehadiran kaum radikal di pemerintahan membahayakan kita dan tujuan perang – mengalahkan Hamas dan mengembalikan semua sandera. Netanyahu harus memecatnya pagi ini," ujarnya.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, pemimpin partai Otzma Yehudit milik Eliyahu, mengatakan dia berbicara kepada menteri yang kemudian mengklarifikasi bahwa dia berbicara secara metaforis.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga menanggapi dengan menyebut pernyataan Eliyahu tidak berdasar dan menambah penderitaan di Palestina. (tribunnetwork/nuryanti/m zulfikar)