Bahas Tindak Lanjut Arahan Jokowi, Pj Bupati Sumedang Kumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman mengumpulkan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumedang, Kamis (2/11/2023).
Penulis: Kiki Andriana | Editor: Darajat Arianto
Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana.
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman mengumpulkan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumedang, Kamis (2/11/2023).
Pertemuan dengan semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang itu adalah untuk membahas arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seusai Herman mengikuti rapat koordinasi kepala daerah se-Indonesia di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Herman Suryatman didampingi Pj Sekda Sumedang, Tuti Ruswati.
"Disampaikan tujuh arahan presiden yang di-break down kepada para kepala OPD," kata Herman dalam siaran yang diterima Jumat.
Tujuh arahan itu yakni:
Pertama pengendalian inflasi;
Kedua, waspada fenomena super el-nino;
Ketiga, reformasi birokrasi terkait penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya terkait pelayanan perizinan;
Keempat, alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial masyarakat;
Kelima, dukungan terhadap program prioritas pemerintah penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hingga hilirisasi industri;
Keenam, peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024;
Dan Ketujuh, tentang pentingnya menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat.
Herman menyampaikan, sebagaimana arahan presiden, Pemkab Sumedang harus lebih berkonsentrasi lagi dalam pengendalian inflasi, serta harus memberikan perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, termasuk hilirasi produk.
"Pemkab Sumedang siap menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pusat terkait arahan langsung presiden dengan membuat beberapa skema sebagai langkah langkah antisipatif,"
Pj Bupati Sumedang
Herman Suryatman
organisasi perangkat daerah
rapat koordinasi
kepala daerah
Joko Widodo
Tito Karnavian
| Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Kawal Transformasi Fiskal Daerah |
|
|---|
| Tito Karnavian Sebut Wajar Ada Selisih Rp18 triliun Antara Data Kemenkeu dan Kemendagri |
|
|---|
| IPR Nilai Langkah Kemendagri Perluas Keberadaan MPP Jadi Kunci Sukses Pemerataan Pelayanan Terbaik |
|
|---|
| Bantah Menkeu Purbaya, Dedi Mulyadi Pastikan Tak Ada Duit Pemprov Jabar Rp 4,1 T yang Didepositokan |
|
|---|
| Koordinasi dan RAD, Kemendagri Ungkap Kunci Sukses Tanggulangi TBC di Indonesia |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.