Potensi Diaspora Harus Masuk RPJMN dari Pengembangan Investasi Hingga Kuliner Untuk Cetak SDM Unggul

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menko Polhukam RI, Prof Dr Moh Mahfud MD, mengatakan, pengelolaan potensi diaspora harus masuk roadmap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna meningkatkan peran yang sistematis.

"Diaspora Indonesia, dalam hal ini mendukung program pemerintah dalam pengembangan investasi hingga kuliner guna mencetak SDM Indonesia yang unggul," ujarnya di Road Map Pengembangan Potensi Diaspora Indonesia sebagai Masukan bagi RPJMN 2025-2029' di InterContenental Hotel Dago Pakar Bandung, Senin (30/10).

Ia menuturkan, aset penting bagi pembangunan bangsa tergantung agenda RPJMN, sebagai komponen dalam rangka nilai ekonomi hingga produktivitas daya saing.

"Pemerintah RI mendorong potensi baik dengan pendataan, fasilitasi keimingrasian, keuangan dan lain sebagainya," ucapnya.

Salah satu media yang digunakan ialah penerbitan kartu masyarakat Indonesia luar negeri.

"Selain itu, telah diluncurkan rumah visa kedua diperuntukkan bagi tidak dalam berkerja diberikan kepada orang asing maupun keluarganya, yang tinggal menetap di Indonesia," katanya.

Baca juga: Diaspora Indonesia Promosikan Indonesia Negara Bersahabat, Muliawan Margadana: Peran Pemuda Penting

Masa kartu tersebut, kata Mahfud, berlaku selama 5 atau 10 tahun setelah memenuhi pesyaratan tertentu.

"Berbagai upaya menghadapi tantangan, dengan menginisiasi road map sebagai bagian grand design pengembangan diaspora," ujar Mahfud.

Permasalahan penanganan isu masyarakat Indonesia di luar negeri diantaranya, pendataan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang belum terintergrasi, penerbitan dan sosialisasi fungsi kartu MILN yang belum optimal.

Lebih lanjut, perlu adanya harmonisasi peraturan terkait pendataan dan pengelolaan MILN.

Perlu dilakukan pengusutan isu MILN untik meningkatkan awareness. Sebab, penanganan isu MILN yang masih terasa oleh Kementrian Negara/Lembaga (K/L) dan perlu ditunjuk PIC terkait isu tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Siti Nugraha Mauludiah mengatakan, selama ini belum ada pendekatan yang sistematis maupun strategis dalam peringatan peran diaspora.

Kendati demikian, beberapa kementerian sudah menyadari peran diaspora berpotensi sangat tinggi.

"Beberapa kementerian telah mengumpulkan diaspora untuk membantu penelitian di Indonesia," ujarnya.

Tak hanya kementrian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengandalkan hal yang serupa.

"Sekarang kita melihat bahwa perlu ada strategi nasional, supaya semua kementerian dan lembaga pemerintah membuat satu rencana dalam peningkatan peran diaspora," ungkapnya.

Menurutnya, potensi diaspora besar untuk terlibat dalam proses pembangunan.

"Saat ini konsen terhadap pendataan diaspora, tanpa data kita tidak bisa meningkatkan peran mereka," ungkapnya.

"Bahkan, kita tidak bisa mengundang mereka untuk berkontribusi di Indonesia bila data yang dimiliki tidak tercatat dengan baik," ucapnya.

Baca juga: Gaet Perusahaan Diaspora Indonesia di Hong Kong, Dorong UMKM Jawa Barat Tembus Pasar Global

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polhukam, Vitto R. Tahar, menuturkan seminar nasional bentuk inisiatif Kemenpolhukam hasilnya akan menjadi masukan pengembangan Diaspora pada RPJMN 2025 yang dipimpin oleh Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyusun road map.

"Kami melihat ini adalah isu yang sesuai lintas sektoral terkait dengan tugas dan fungsi Kemenkopulhukam yaitu mendorong koordinasi dan kebijakan," ungkapnya.

Ia menuturkan, kegiatan diselenggarakan menyambut perumusan RPJMN. Saat ini turut dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dua momentum ini agar bisa menampung masukan seluas guna bermanfaat maupun melengkapi atau referensi yang bermanfaat bagi pengembangan Diaspora dan RPJMN," ujarnya.

"Seperti di Cina atau India, misalnya melalui remitens atau pengiriman uang pada saat pandemi bisa mencapai 100 miliar dolar itu baru berbicara keuangan," ujarnya di seminar nasional bartajuk 'Road Map Pengembangan Potensi Diaspora Indonesia sebagai Masukan bagi RPJMN 2025-2029' di Inter Contenental Hotel Dago Pakar Bandung, Senin (30/10/2023).

Ia menuturkan, pengembangan Diaspora tak hanya pasca dari segi pendanaan maupun pembangunan, Diaspora berpotensi membangun jaringan global.

"Sangat potensial dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, seperti dibidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi bahkan dalam olahraga," ungkapnya.

Vitto menyoroti, Diaspora diimplementasikan dalam dunia sepakbola, mampu membawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia naik peringkat.

"Ada talenta muda yang memberikan kontribusi positif, potensi diaspora di berbagai sektor perlu kita optimalkan," ungkapnya.

Ia memaparkan, perumusan dispora dalam RPJMN 2025 mampu memberi masukan bagi pembengunan berkelanjutan yang akan ditindaklanjuti sebagai mana fungsi dari Bapennas.

"Tugas kami hanya mendorong koordinasi dan sinkronisasi. Perihal agenda saya kira Bapennas sudah mempunyai timeline khusus tahapannya," tuturnya.

Ia menambahkan, sejalan dengan proses pergantian presiden diharapakan hasil pemilu tahun depan dan presiden terpilih dapat menyoroti isu diaspora.

"Pastinya presiden punya program yang akan diintegrasikan. Mudah-mudahan nanti menjadi agenda prioritas pemerintah," ucapnya. (*)