SYL Jadi Tersangka, Ono Surono di Cirebon: Jokowi Salah Milih Menteri

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menanggapi terjeratnya Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang di Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dirinya menjabat Menteri Pertanian (Mentan).

Ditemui di Kabupaten Cirebon, Ono menyebut, bahwa pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bertugas menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan sesuai tupoksinya.

Namun kenyataannya, masyarakat saat ini mengetahui yang bersangkutan tidak pernah menjalankan apa yang ditugaskan oleh Presiden.

"Dan kita sangat menyesal sekali hal itu terjadi."

"Ini sebuah tamparan bagi Jokowi, bagi pemerintahan Jokowi bahwa jangan pernah memilih pembantu yang akhirnya tidak pernah fokus untuk mengurus petani," ujar Ono, Senin (16/10/2023).

Ia pun mengaku, permasalahan yang menjerat SYL menjadi catatan penting untuk semua, khususnya di tubuh PDIP.

Ono berharap, menteri selanjutnya harus mengerti betul, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pertanian, seperti infrastruktur dasar, pupuk, obat-obatan dan lainnya.

"Artinya saat ini pemerintah belum hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan kita berharap Presiden yang akan terpilih ke depan untuk memilih Mentan harus benar-benar komitmen menyelesaikan permasalahan-permasalahan petani," ucapnya.

Ketua DPD PDIP Jabar itu juga menyebut, permasalahan yang terjadi, khususnya di tubuh Kementan dianggap kurang etis.

Sebab, krisis pangan masih ditemukan di sektor pertanian, di mana pemerintah harusnya hadir memberikan solusi.

"Kurang etis di tengah krisis pangan kaya gini, akhirnya kita tahu Jokowi salah milih Menteri," jelas dia.

Seperti diketahui, selain SYL, Sekjen Kementan, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang di Kementan. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.