Tanggapan PDI-P soal Godaan Partai Gerindra agar Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo Subianto

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Setiap kader PDI Perjuangan telah dibangun sikap loyalitas dan digembleng mentalitasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Wali Kota Solo sekaligus kader PDI-P Gibran Rakabuming Raka yang digoda oleh Partai Gerindra untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

"Jadi yang dibangun oleh PDI Perjuangan adalah suatu culture kekaderan yang disertai dengan loyalitas," kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023) malam.

Kemudian Hasto menjelaskan soal kaderisasi di PDI-P.

Menurut Hasto, setiap kader, termasuk Gibran, melalui proses penggemblengan mulai dari mental hingga komitmen.

Karena itu, Hasto mengingatkan, hendaknya setiap kader berkomitmen untuk satu dalam kata dan perbuatan.

Akan tetapi, Hasto tidak spesifik menjelaskan apakah hal ini berarti Gibran semestinya tetap bersama PDI-P dan bukan memilih atau menerima godaan dari pihak lain.

"Dan ini melekat menjadi bagian yang menciptakan emotional bonding sesama kader partai," ujar Hasto.

Baca juga: Jelang Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres, Dukungan Gibran Jadi Cawapres Prabowo Terus Bergulir

Ditanya spesifik mengenai kabar wacana Prabowo-Gibran, Hasto menjawab dengan lugas bahwa PDI-P enggan berandai-andai.

Hasto mengatakan, PDI-P mengutamakan politik kebenaran sehingga tak mau berkomentar apa yang masih menjadi spekulasi.

"Politik itu yang pasti-pasti saja dan yang pasti itu adalah turun ke bawah, maka mari berlomba memenangkan hati rakyat," ujarnya.

Hingga kini Prabowo belum mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

Sejauh ini, ada tiga nama lain selain Gibran yang turut mencuat sebagai kandidat pendamping Prabowo, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Wacana pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres pun masih terganjal persoalan usia.

Namun, aturan mengenai batas minimun usia capres-cawapres tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabar terbaru menyebutkan, MK bakal membacakan putusan mengenai gugatan batas minimum usia capres-cawapres itu pada 16 Oktober 2023, atau tiga hari sebelum pendaftaran pasangan calon (paslon) dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober 2023. (*)