Ridwan Kamil Masih Berpeluang Jadi Cawapres, kata Pengamat dalam Politik Semua Bisa Terjadi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Firman Manan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menilai wajar Ridwan Kamil dieliminasi oleh PDI-P dari bursa pencalonan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo. 

Firman mengatakan, partai mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu, telah bergabung dengan koalsi Indonesia Maju (KIM) mengusung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Pilpres 2024.

"Memang secara koalisi kan terutup kemungkinan, partainya sudah di KIM, masa kadernya jadi Bacawapres Ganjar Pranowo," ujar Fiman, Senin (18/9/2023).

Tapi, kata dia, dalam politik segala kemungkinan dapat terjadi.

Apa yang diungkapkan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat ini, masih belum final. 

"Saya pikir itu dinamika perhari ini. Toh, nanti kepastiannya pada saat pendaftaran. Kita ingat pada saat 2004 dan 2014, di Golkar itu ada Pak JK (Jusuf Kalla) partainya mendukung Capres lain, pak JK waktu itu bergabung di koalisi yang tidak didukung Golkar," katanya.

Sementara di koalisi KIM, Ridwan Kamil pun, kata dia, masih memiliki kans untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakilnya.

Hanya saja, Golkar harus mengubah keputusan hasil musyawarah nasional (Munas) yang mengusung Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Bacawapres.

"Kemungkinannya ada saja, tapi kembali soal internal Golkarnya sampai hari ini masih mendorong Airlangga Hartarto. Apakah mungkin berubah, ya mungkin saja tentu Golkar akan mempertimbangkan," ucapnya.

Baca juga: Peluangnya Jadi Cawapres Ditutup Puan dan Airlangga, Ridwan Kamil Dibukakan Pintu Jadi Gubernur Lagi

Meski saat ini berbagai hasil survei menyatakan elektabilitas Ridwan Kamil masih unggul ketimbang Airlangga, namun kata Firman, dalam menentukan Bacawapres, elektabilitas bukan satu-satunya variabel.

"Kan Cawapres itu menguatkan, dalam konteks teritorial misalnya, Prabowo sudah cukup kuat juga di Jabar, sementara kebutuhannya di wilayah lain, Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian ada variabel lain, apakah partai mendukung atau tidak, kemudian soal logistik untuk pemenangan dan jejaring yang digerakkan, itu jadi perhitungan tersendiri," katanya.(Laporan Wartawan Tribun Jabar Nazmi Abdurahman.)