Mendagri Perintahkan Cek Anggaran Kemiskinan di Garut, Bupati: Bagus Supaya Jelas, Cek Langsung

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Irjen Kemendagri Tomsi Tohir diminta oleh Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian untuk terjun langsung ke Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Permintaan tersebut untuk menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keganjilan perencanaan anggaran belanja untuk kemiskinan yang dinilai ganjil.

"Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut, temuan dari Pak KPK tadi," kata Tito saat ditemui awak media di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023) dikutip dari Kompas.com.

Terkait hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan memberikan respon, ia menyebut, dirinya tidak keberatan jika Irjen Kemendagri datang ke Garut untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait temuan KPK tersebut.

Baca juga: 407 Warga Garut Tiba-tiba Ditagih Utang Total Miliaran, Dedi Mulyadi Pertanyakan Teka-teki Ini

Hal tersebut menurutnya bisa memberikan kejelasan terkait perjalanan dinas ke luar negeri yang disebut tidak ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan.

"Iya bagus supaya jelas, karena selama ini kita selalu disudutkan, (silahkan) lakukan pengecekan detail Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," ujar Rudy saat dihubungi Tribunjabar.id, Kamis (14/9/2023).

Ia menuturkan, pihaknya merasa cukup senang jika Irjen Kemendagri datang ke Garut untuk melakukan pengecekan soal perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan Pemkab Garut.

Rudy menyebut, perjalanan dinas yang dilakukan Pemkab Garut ke luar negeri merupakan upaya pengentasan kemiskinan salah satunya dengan strategi penyerapan lapangan pekerjaan.

"Pokoknya saya merasa strategi penempatan pekerja terlatih di luar negeri, itu salah satu meningkatkan pendapatan rakyat miskin secara signifikan," ungkapnya.

Selain menyerap lapangan pekerjaan, Pemkab Garut juga menurutnya tengah mengenalkan berbagai produk unggulan Garut seperti kerajinan kulit.

Hal tersebut dilakukannya untuk mengenalkan produk unggulan termasuk produk pelaku UMKM di Garut agar bisa mencapai pasar internasional.

"Ini untuk masa depan Garut, dulu sebelum merdeka Garut kirim sadel kuda ke Belanda dan eropa," ungkapnya.

Ia menuturkan, perjalanan dinas ke luar negeri memiliki urgensi yang lebih dulu dilakukan penelitian oleh tim dari pemerintah pusat berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.

Sehingga, menurutnya, setiap pelaksanaan kegiatan selama di luar negeri bisa dilacak juga bisa dilakukan pemeriksaan.

Baca juga: Tiga Preman Ngaku Kebal Golok Buat Onar, Palak Pedagang di Pasar Ceplak Garut, Rontok Diamuk Massa

"Sebagai kepala daerah saya siap ekspose tentang strategi pendapatan, tentu Depdagri pun punya strategi, yang saya tahu strategi pusat infrastruktur dan dana desa juga BLT," lanjut Rudy.

Sebelumnya, rencana belanja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2023 diungkap memiliki keganjilan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi KPK Pahala Nainggolan.

Pahala mempertanyakan hubungan perjalanan dinas luar negeri dengan pengentasan kemiskinan ekstrem di Garut seperti yang tertuang dalam komponen belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada APBD 2023.

"Kita nemuin daerah. Nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri," ucap Pahala dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi yang tayang di YouTube FMB9ID_IKP, Senin (28/8/2023).