"Ini Pengkhianatan!" Kata Partai Demokrat tentang Anies Baswedan yang Setuju Cak Imin Jadi Cawapres

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Partai Demokrat menganggap bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya.

Menurut Riefky, Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memasangkannya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapat informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” kata dia.

Ia menjelaskan, Surya Paloh mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam.

Riefky menuturkan, Surya Paloh kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu.

“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” tutur dia.

Baca juga: NasDem Mencoba Tetap Tenang Meski Anies Baswedan Selalu di Posisi Bontot di Survei, Ini Alibinya

Karena itu, Riefky merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapres pada 14 Juni 2023.

Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh ketua umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawapres ada di tangan Anies sendiri.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,” katanya.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.

Partai Demokrat pun merasa dipaksa menerima keputusan sepihak atas wacana memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Rifky.

Menurut Rifky, Partai Demokrat mendapatkan informasi itu dari Sudirman Said sebagai wakil Anies pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Rifky mengatakan, dalam informasi itu disampaikan Anies menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Dia menyampaikan, persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," ujar Rifky.

Rifky mengatakan, Anies sebelumnya sudah beberapa kali menjanjikan akan segera mendeklarasikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres.

Bahkan, kata Rifky, keputusan itu sudah disampaikan kepada Partai Nasdem sebagai pihak pertama yang mengusung Anies, Partai Demokrat, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Akan tetapi, kata Rifky, upaya deklarasi itu beberapa kali gagal terlaksana.

Buat merespons situasi itu, kata Rifky, Partai Demokrat akan melakukan Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ucap Rifky.

Rifky mengatakan, Partai Demokrat kecewa dengan keputusan Anies yang menerima usulan Surya Paloh buat berduet dengan Muhaimin Iskandar. (*)