Soal Nama Koalisi Indonesia Maju-nya Prabowo, PDIP Tak Masalah, Yakin Tak Ada Campur Tangan Jokowi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta.

"Kita sepakat koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo, Senin (28/8/2023) malam.

Prabowo Subianto menyatakan, nama tersebut ditetapkan atas hasil rembukan dengan para ketua umum keempat partai politik (parpol) tersebut. 

Adapun mereka yakni, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Keputusan itu juga didasari secara singkat karena didasari atas kecintaan koalisi tersebut terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Pemikiran-pemikiran beliau (Jokowi) benar dan berhasil sampai sekarang dan untuk itu lah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita," kata dia.

Bahkan, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya adalah tim Jokowi.

PDIP Angkat Suara

Baca juga: Kata Cak Imin setelah KKIR Berubah Jadi Koalisi Indonesia Maju: Berarti KKIR Bubar Dong

Mengenai pernyataan Prabowo Subianto itu, PDIP akhirnya angkat bicara.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini tidak ada intervensi alias campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di balik pemilihan nama Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi Indonesia Maju tersebut digunakan untuk para parpol pendukung Prabowo Subianto capres 2024.

Nama Koalisi Indonesia Maju menggantikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digunakan sebelumnya, seiring gabungnya Golkar dan PAN bersama koalisi yang digagas Gerindra dan PKB.

"Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa beliau itu bukan ketua umum partai. Jadi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Sehingga tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik," imbuhnya.