Breaking News

Ridwan Kamil, Sebut WFH Bukan Satu-satunya Cara Atasi Polusi Udara, Masih ada PLTU atau ERP

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai kebijakan Dinamic Working Arrangement atau work from home (WFH) bukan satu-satunya solusi penanganan polusi udara

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNCIREBON.COM/EKI YULIANTO
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai kebijakan Dinamic Working Arrangement atau work from home (WFH) bukan satu-satunya solusi penanganan polusi udara di Jabodetabek. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai kebijakan Dinamic Working Arrangement atau work from home (WFH) bukan satu-satunya solusi penanganan polusi udara di Jabodetabek.

Ia menekankan sejumlah poin kritis lainnya pun harus diperhatikan, dari mulai konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sampai penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

"Nah ini (WFH) akan menjadi salah satu dari opsi menyelesaikan polusi di Jabodetabek, salah satu. Yang lain-lainnya, pembangkit listrik batubara harus pelan-pelan dikonversikan, seperti ke energi solar yang di Waduk Cirata," katanya di Bandung, (23/8/2023).

Kalaupun masih membolehkan PLTU berbahan bakar batubara beroperasi, harus menggunakan scrubber.

Alat ini berfungsi sebagai penyaring polusi, seperti pemberian urea yang mebgubah asap menjadi cairan, sehingga asap yang terbuang tidak terlalu banyak.

Baca juga: Ridwan Kamil akan Unggah Arahan Presiden Jokowi Melalui Medsos soal Polusi Udara di Jawa Barat

"Kemudian ada rekayasa iklim ya karena cuaca kemaraunya berkepanjangan. Susah hujan, karena nggak ada hujan kan polusinya di udara nggak turun ke tanah," ujarnya.

"Kemudian ada konversi ke mobil motor listrik atau kalau belum ke mobil listrik ada scrubber juga di knalpotnya," katanya.

Ridwan Kamil mengatakan terakhir adalah pemberlakuan ERP bagi kendaraan berbahan bakar BBM sehingga pengguna kendaraan listrik mendapat subsidi.

"Jadi multidimensi solusinya, jadi jangan dipotong-potong hanya solusinya seolah-olah hanya work from home menjadi satu-satunya solusi," katanya.

"Kalau kita mah kan udah dari sekian bulan (WFH). Jadi akhir Agustus Pak Luhut dan Gubernur DKI Jakarta ini akan laporin ke Pak Jokowi rencana aksi seperti apa," ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap data-data analisis kualitas udara yang tidak berasal daei sumber resmi.

Baca juga: Viral, Video Penumpang Pesawat Merinding Lihat Perbandingan Langit Jakarta dan Jogja: Asri Vs Polusi

Ia mengatakan banyak alat-alat pengukur kualitas udara yang tidak terstandardisasi beredar di pasaran.

"Itu ada alat-alat yang sebenarnya tidak jadi ukuran sangat ilmiah, kayak jualan aja gitu. Nyampling-nyampling, jangan juga selalu dikutip juga," ujar Kang Emil.

Mengenai WFH, ia mengatakan Jawa Barat sudah pernah melakukannya di masa pandemi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved