Perempuan di Legislatif Masih Minim, Ternyata Begini Suara Kaum Hawa yang Jadi Bacaleg di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perempuan di dalam perpolitikan mendapatkan porsi bahkan sampai ada ketentuan perwakilan perempuan sebesar 30 persen baik tingkat pusat maupun pencalonan legislatif setiap tingkatan.

Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung, Rieke Suryaningsih mengatakan bahwa keterwakilan dan partisipasi politik perempuan adalah pondasi penting dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

"Jumlah perempuan dalam legislatif terus memperlihatkan laju kuantitas yang semakin baik. Dari total 575 anggota DPR RI periode 2019-2024, sebanyak 20,52 persen atau sebanyak 118 orang adalah kursi yang ditempati oleh perempuan," katanya, Jumat (18/8/2023) di Hotel Horison.

Jumlah tersebut, lanjutnya, meningkat apabila dibandingkan dengan dua periode pemilu sebelumnya yang tidak lebih dari 18 persen dari total kursi.

Bagi Rieke, masih banyak kebijakan yang jauh dari perspektif perempuan, seperti rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang belum kunjung disahkan atau peraturan turunan undang-undang pencegahan kekerasan seksual.

"Seorang profesor bidang bisnis dan kepemimpinan dari Universitas Amerika Serikat juga menyebutkan, pentingnya keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi," ujarnya.

Baca juga: MK Sudah Bikin Putusan Mengenai Sistem Pemilu Legislatif yang Digugat, Dibacakan Anwar Usman

"Ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15 persen, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender," katanya.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi Wiwi Hartanti untuk maju menjadi bakal calon anggota dewan (BCAD) perempuan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, urgensi kehadiran perempuan dalam kursi legislatif itu untuk melakukan harmonisasi.

"Dunia politik itu seperti hutan belantara yang luas dan mengharuskan kami untuk cepat belajar dengan cepat, sehingga semua peran sebagai muslimah tidak terabaikan," ucapnya.

Dengan keterlibatan perempuan, katanya, bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dia berharap kehadiran perempuan bisa menuntaskan permasalahan tersebut di Kota Bandung.

Lanjutnya, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di bangsa ini antara lain, angka ibu meninggal karena melahirkan, angka stunting, KDRT, dan human trafficking yang masih tinggi.

Sehingga, melalui pendidikan politik bagi perempuan, diharapkan para perempuan yang masuk dalam dunia politik mampu meningkat kualitasnya.

Baca juga: DPW PPP Jabar Kumpulkan 120 Bacalegnya, Sekwil: Kuota Caleg & Keterwakilan Perempuan Sudah Terpenuhi

"Pertama kali yang merasakan manfaatnya adalah keluarganya. Bagaimana pun keterlibatan kami di dunia politik adalah untuk mengokohkan peran keluarga karena keluarga adalah benteng," katanya.

"Ketika kualitas keluarga kokoh, maka kita mampu mengatasi semua permasalahan di bangsa ini," ujarnya.

Selain itu, Mutiara Nur Afni, anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyebutkan, bahwa peran perempuan dalam politik di Kota Bandung sangat penting untuk menyeimbangkan pola pikir laki-laki yang cenderung logis.

"Perempuan memiliki empati yang tinggi untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat di Kota Bandung. Jadi, masih perlu ditingkatkan kursi untuk perempuan di DPRD Kota Bandung," kata perempuan berusia 21 tahun itu.

Dengan mengikuti kegiatan ini, dia berharap pemilu nanti para perempuan bisa memaksimalkan potensi mereka dan berhasil mengisi kuota di kursi legislatif.

Asih Supartini perwakilan dari Partai Perindo menyatakan, saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30 persen.

Oleh karena itu, pentingnya peningkatan partisipasi perempuan agar pengambilan keputusan politik bisa lebih akomodatif dan substansial.

Baca juga: Dibantu Hingga Terpilih, Keseriusan NasDem Jabar Soal Keterwakilan Perempuan Pada Pileg 2024

"Ini bisa digagas melalui sebuah rancangan peraturan tentang grand design peningkatan keterwakilan perempuan. Pemerintah juga perlu mengadakan pendidikan politik mulai usia 17 tahun," katanya.

"Karena itu, mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat," ucap Asih. (*)