IPHI Jabar Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan Haji Koboi dari Indonesia

Catatan kedua, kata Ijang, Kemenag agar tidak lagi terus terfokus untuk meningkatkan jumlah kuota haji, namun di saat bersamaan tidak ketat mengawasi mitra kerja asal Saudi seperti Mashariq.

"Terbukti tahun ini, sekalipun di rapat persiapan sudah dibicarakan, ketika pelaksanaan di lapangan, tetap saja tidak berjalan," ujarnya.

Penambahan kuota, menurut Ijag, memang penting karena di tahun 2023 ini saja, dengan setoran awal mendaftar haji Rp 25 juta, maka diperkirakan baru berangkat antara 11-47 tahun ke depan.

"Akan tetapi, fokus mengurangi antrean ini harus setara fokus penambahan dan penjagaan fasilitas sehingga para tamu Allah tahun berikutnya tak lagi kurang makan/minum/air MCK/space tenda, dan sebagainya," kata Ijang.

Catatan yang ketiga, menurut Ijang, adalah meningkatkan rasa tanggungjawab punggawa Kemenag pada calon jamaah dan jamaah manakala biaya haji jemaah Indonesia tahun 2023 sudah naik Rp 49,81 juta atau 55,3 persen dari biaya keseluruhan sekitar Rp 100 juta. Ketika subsidi negara terus direduksi, sudah selayaknya pelayanan negara ditingkatkan.

Catatan terakhir, kata Ijang, tingkatkan soliditas Kemenag dalam semua derap terkait pelaksanaan haji ke depannya.
"Dengan Dirjen Haji dari open bidding dengan hasil di luar orang Kemenag, risiko ketidakpatuhan mungkin terjadi. Ego sektoral picisan semacam itu segeralah kikis, karena sama saja dengan mengutamakan diri- golongan di atas kepentingan bangsa-negara," ujarnya. (*)