IPHI Jabar Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan Haji Koboi dari Indonesia

BANDUNG, TRIBUN - Catatan khusus disampaikan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( IPHI ) Provinsi Jawa Barat, Dr H Ijang Faisal M.Si terkait rangkaian kegiatan haji tahun ini. Ijang mengatakan, rangkaian kegiatan haji tahun ini nyaring sisakan komplain, tak terkecuali dari Jamaah Haji Jawa Barat. Terutama keluhan pada prosesi puncak haji di Armuzna/Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang viral, sampai-sampai Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kementerian Haji Arab Saudi sepakat membentuk tim investigasi mengusut persoalan tersebut.

"Kesepakatan itu tercapai pascapertemuan dua kali Menag RI Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik F Al Rabiah. Kemudian mengemuka bahwa penyebab utama, kita sebut saja Tragedi Armuzna, adalah kompotensi Mashariq atau Motawifs Pilgrims for South-East Asia Countries Company, perusahaan investasi Saudi untuk pelayanan haji dan umrah yang bermarkas di Makkah," kata Ijang dalam keterangannya yang diterima Tribun Jabar, Selasa (5/7/2023).

Salah satu sorotan ke Mashariq untuk Arafah dan Mina, menurut Ijang, adalah kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai jumlah jamaah.

"Banyak jamaah tidak tertampung di tenda Mina dan antrean ke kamar mandi yang demikian menyiksa serta tidak proporsional untuk jamaah perempuan sebagai jamaah terbanyak. Ditambah lagi manajemen penempatan jamaah saat kedatangan sangat acak-acakan karena ditemukan antarjamaah rebutan. Kita dibuat sedih lihat video lansia sampai istirahat di luar tenda padahal suhu sedang panas-panasnya. Ini semua makin repot, ketika konsumsi dan manajemen distribusinya pun kacau padahal jamaah letih pasca ibadah inti haji," kata Ijang.

Adapun sorotan ke Mashariq di Mudzalifah, menurut Ijang, adalah terlambatnya evakuasi jemaah haji Indonesia dengan jemaah baru bisa berangkat jam 13.30 waktu Arab Saudi dari keharusan maksimal jam 08.00 pagi. Hal ini menyebabkan jemaah kepanasan, padahal suhu di atas 35 celcius.

"Mashariq gagal memenuhi target segera membawa jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina. Manajemen transportasi, khususnya kasus Bis Taradudi, tidak disiapkan mitigasinya sekalipun Tim Pengawas Haji DPR sudah ingatkan saat rapat persiapan Armuzna," ujarnya.

Ijang mengatakan, Tim Legislator juga menemukan, jamaah haji lansia kurang diperlakukan layak, padahal ada hampir 70 ribu jamaah haji lansia berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag. Sekalipun layanan kendaraan khusus lansia bahkan penyandang disabilitas sudah ada, dinilai belum optimal.

"Saya bahkan mendegar banyak pendamping haji yang menggendong jemaah lansia dan penyandang disabilitas akibat minimnya armada transportasi," ujarnya.
Melihat ini semua, kata Ijang, adalah hal yang wajar jika publik kemudian bertanya, apakah semuanya ini salah Mashariq? Mengapa tahun ini terjadi aneka insiden ketika bea haji sudah dinaikkan dari Rp 35 juta menjadi hampir Rp 50 juta?

Ijang mengatakan, paling tidak terdapat empat catatan penting dalam penyelenggaraan Haji tahun 2023 ini.

Pertama, Kemenag masih belum komprehensif memitigasi problematika pelaksanaan Armuzna, terutama pada salah satu akar masalahnya sejak lama yakni keberadaan ‘Haji Koboi’ asal Indonesia.

"Yakni jemaah yang tak menggunakan visa haji namun mereka datang dari Indonesia dengan visa ziarah," ujarnya.

Yandri Santoso, salah satu Tim Pengawas Haji DPR dari Fraksi PAN, menurut Ijang, bahkan mensinyalir, jumlah haji penyerobot tersebut sampai 500 ribu jemaah dan mereka dilaporkan turut menggunakan fasilitas jemaah visa haji seperti bus selawat, masuk tenda Arafah dan Mina, hingga mengambil jatah makan.

"Karena praktik ini berulang-ulang, patut diduga ada kongkalikong oknum Indonesia dan Arab Saudi memfasilitasi keberangkatan jemaah bervisa ziarah itu," kata Ijang.

Ijang mendesak Kemenag dan unsur kementerian lainnya untuk membasmi oknum yang bermain dalam ‘Haji Koboi’ ini.

"Termasuk meminta pihak Arab Saudi untuk turut memberantas jemaah haji bervisa ziarah dalam sebuah sistem yang ketat, sehingga tidak terjadi insiden haji serupa ke depannya," ujarnya.