Kisruh Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Pengamat UPI Sebut Perlu Tabayyun, Ponpes pun Harus Terbuka

Pengamat Kebijakan Publik UPI Cecep Darmawan menilai kisruh ini harusnya pemerintah segera turun tangan agar tak sampai terjadi konflik horizontal

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/ Handika Rahman
Aksi dorong terjadi antara massa pedemo dengan polisi dalam aksi unras Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Kamis (15/6/2023). Pengamat Kebijakan Publik UPI Cecep Darmawan menilai kisruh ini harusnya pemerintah segera turun tangan agar tak sampai terjadi konflik horizontal. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kisruh yang tengah ramai menimpa Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu masih terus bergulir.

Dugaan adanya ajaran sesat hingga tindak pidana terjadi di Pondok Pesantren di Indramayu tersebut.

Bahkan, kemarin sempat terjadi unjuk rasa yang datang dari Forum Indramayu Menggugat dan mendapat perlawanan pula dari massa yang mendukung Ponpes Al-Zaytun.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai kisruh ini seharusnya pemerintah segera turun tangan.

Tujuannya, agar tak sampai terjadi konflik horizontal yang meluas antara masyarakat yang mendukung dengan komunitas yang menolak.

Baca juga: Gaduh di Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Kemenag Mengaku Sudah Tegur Berulang Kali, Bentuk Tim Khusus

"Sebaiknya diadakan musyawarah dan pemerintah hadir bersama Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, serta tentunya Ponpes Al-Zaytun," katanya, Jumat (16/6/2023) saat dihubungi.

"Diperlukan tim khusus investigasi guna menggali atau mengungkap dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat apakah benar atau tidak. Kita perlu tabayyun," ujarnya.

Cecep menegaskan, Ponpes Al-Zaytun Indramayu pun harus terbuka atas berbagai dugaan sebagaimana beredar di media sosial.

Pada prinsipnya, kata Cecep, mesti mengedepankan tabayyun atau konformasi dan dialog untuk mendapatkan win win solution.

Ia menambahkan, pesantren bagaimana pun aset bangsa.

Pengelola pesantren harus terbuka dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pesantren.

Baca juga: TEGAS! MUI Indramayu Minta Warga Jangan Belajar di Ponpes Al-Zaytun: Tak Sesuai Syariat Islam

Sebab, semua pihak harus tunduk pada hukum.

"Ponpes Al Zaytun ya terbuka saja. Apalagi, isu agama itu sangatlah sensitif sehingga sebaiknya pemerintah segera turun tangan, baik pemerintah daerah, dan pusat (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri), hingga Ormas Islam duduk bareng mencari solusi terbaiknya. Kita tunggu saja langkah pemerintah," ucap Cecep. (*)

Silakan baca berita terbaru Tribunjabar.id lainnya, klik GoogleNews

 

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved