Jabar Siap Terapkan Teknologi Blockchain untuk Pelayanan Publik, Ada Jaminan Keamanan Data di Sistem

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi provinsi pertama yang serius menerapkan teknologi blockchain (rantai blok) dalam sektor pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan penerapan yang tengah dirintis ini dilatarbelakangi semakin kompleksnya urusan mengintegrasikan seluruh sistem elektronik berbasis aplikasi yang ada di daerah.

“Semakin kompleks dan banyak terintegrasi, semakin rentan dari sisi keamanan. Dengan penerapan blockchain ada jaminan keamanan teknologi informasi,” ujarnya di Bandung, Jumat (2/6/2023).

Menurutnya keamanan sistem informasi tak hanya urusan mengantisipasi serangan dari luar seperti peretasan, namun juga ancaman internal seperti penyalahgunaan data oleh admin atau pengelola aplikasi.

“Dengan blockchain pemilik akun juga bisa saling mengontrol data agar tidak disalahgunakan orang yang tidak berhak,” tuturnya.

Baca juga: Dengan Sistem Keamanan Siber yang Terintegrasi, Telkom Pastikan Keamanan Data Pelanggan

Pemerintah Provinsi sendiri sudah mempelajari ini dengan melakukan studi komparasi ke Estonia. Negara Eropa Timur tersebut menerapkan teknologi serupa blockchain yakni Xroad sejak mengalami serangan siber 2007 lalu.

“Mereka baru establish menerapkan di 2012, perlu waktu. Xroad dan Blockchain ini bisa saling melengkapi, ” katanya.

Ika mengaku penerapan teknologi ini dalam sistem pemerintahan tinggal menunggu waktu, mengingat 45 negara sudah menerapkan blockchain. Pemprov Jabar satu pemikiran dengan Kemendagri dan Bank Indonesia yang juga berencana menerapkan blockchain.

“Kami sudah merintis ini sejak tahun lalu. Blockchain terpikirnya hanya untuk private sector, padahal sudah 45 negara, kami bisa menjadi provinsi pertama yang menerapkan ini,” tuturnya.

Pihaknya memastikan teknologi ini bisa dipelajari dan tidak membutuhkan dukungan anggaran besar. Saat ini Diskominfo Jabar sudah mulai mendorong ASN terpilih untuk belajar dan mengikuti kursus terkait blockchain.

“Kami integrasikan 48 aplkasi saja tidak pakai biaya. Pasti bisa,” ucap Ika.

Baca juga: Hasil Kunjungan ke AS, Ridwan Kamil Bawa Beasiswa Pendidikan Teknologi Blockchain untuk Anak Muda

Menurutnya, upaya penerapan ini juga selaras dengan hasil kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Amerika pekan lalu.

Selain menjadi pembicara di Kantor PBB, Gubernur Ridwan Kamil membawa pulang beasiswa pendidikan senilai Rp 2,2 miliar terkait teknologi rantai blok. (*)

Silakan baca berita terbaru Tribunjabar.id, klik GoogleNews