Warga Purwakarta yang Kesulitan Air Bersih Datangi DPRD, Pipa PDAM Bocor Berhari-hari Tak Tertangani

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Puluhan warga yang merupakan pelanggan PDAM Gapura Tirta Rahayu Purwakarta mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023) siang.

Mereka bertujuan utnuk menyampaikan keluhannya soal sulitnya mendapatkan pasokan air bersih.

Puluhan warga yang mendatangi Kantor DPRD Purwakarta itu adalah warga dari Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Mereka menjadi salah satu warga yang terdampak dari bocornya pipa milik PDAM Purwakarta.

Menurut pantauan Tribunjabar.id sekitar pukul 14.00 WIB pada rapat itu sempat terjadi ketegangan.

Dimana ada salah satu warga yang sempat meluapkan kekecewaan terhadap pihak PDAM.

"Yang kami perlukan air bersih, kami tidak perlu dongeng," ucap salah satu warga saat melakukan audiensi dengan pihak PDAM di Kantor DPRD Purwakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Pipa PDAM Bocor, Warga Purwakarta Rela Mengantre Tengah Malam untuk Dapatkan Air Bersih

Ade Supyani selaku koordinator warga menuturkan kedatangannya beserta warga lainnya untuk mengadukan permasalahan warga Perumahan Bumi Gandasari yang kini kesulitan mendapatkan air bersih.

Ia pun menyampaikan terkait dengan kebocoran yang terjadi pada pipa saluran PDAM yang berlokasi di Ciwareng.

Kejadian tersebut adalah kali keduanya yang berdampak besar.

"Apakah PDAM tidak memiliki tenaga ahli yang hebat, dan alat yang canggih? Atau PDAM tidak memiliki anggaran," ujar Ade.

Ade mengatakan, pihaknya heran mengetahui bahwa air dari Waduk Jatiluhur yang beradai di Purwakarta itu bisa sampai DKI Jakarta.

Namun, di Purwakarta sendiri kesulitan mendapatkan air bersih.

"Kami jadi menduga ada yang tidak beres dengan managemen ini, makanya kami minta bantuan kepada DPRD. Wajar tidak 10 hari tidak selesai-selesai, ini zaman canggih loh," ucap Ade.

Ia mengatakan, selama kesulitan air bersih belakangan ini, ada bantuan dari PDAM.

Namun itu hanya 2 armada tanki saja harus melayani 900 kepala keluarga (KK).

Namun, menurutnya, hal itu tidak cukup.

Baca juga: Ribuan Warga Geruduk Kantor PDAM Minta, Sebulan Air Bersih Tidak Mengocor

Ade menambahkan, kebutuhan minimum dengan asumsi yang dibayar oleh pelanggan adalah per 10 meter kubik.

Dipakai dan tidak dipakai harus bayar sebesar Rp 47.500.

"Artinya PDAM memiliki kewajiban per satu bulan, kalau kita kalkulasikan dibagi 30 kurang-kurangnya 300 meterkubik," jelas Ade.

"Harapan kami apa yang disampaikan dapat dipenuhi, tidak menutup pihaknya akan menemui bupati. Mungkin dengan semua warga terdampak, dan hari ini hanya sebagian perwakilan saja," tambahnya.

Anggota komisi II DPRD Purwakarta, Fitri Maryani menyampaikan bahwa pada audiensi yang berlangsung ada beberapa hal yang harus disepakati oleh kedua pihak, baik warga dan pihak PDAM.

Di antaranya, kata dia, pihak PDAM harus segera menyelesaikan perbaikan dan telah disetujui oleh dewas PDAM pada hari Kamis 25 Mei 2023 sampai pukul 23.59 WIB.

Kemudian, lanjut Fitri, PDAM harus mengevaluasi management kompetensi perbaikan dan harus diawasi oleh pihak PDAM.

"Selanjutnya, pihak PDAM harus memastikan pelayanan masyarakat dalam mendapatkan air, sesuai kebutuhan yang telah diungkapkan oleh masyarakat," kata Fitri.

Baca juga: Bangun Instalansi Rp 4 Triliun PDAM Kota Bandung Siap Layani 350 Ribu Pelanggan Baru, Ini Wilayahnya

"Kami akan mengawasi perbaikan yang dilaksanakan dengan tengat waktu sampai hari Kamis itu, termasuk pengawas bantuan air tadi," ujarnya. (*)

Silakan baca berita terbaru Tribunjabar.id, klik GoogleNews