Arahan Perpanjang Cuti dari Jokowi Turunkan Kepadatan Arus Balik sampai 13 Persen, Kata Kapolri

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kepadatan saat arus balik Lebaran 2023 tak sampai menimbulkan kemacetan parah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terjadi penurunan kepadatan kendaraan saat arus balik lebaran sampai 13 persen.

Hal ini dinilai Jenderal Sigit sebagai dampak adanya arahan perpanjangan cuti lebaran oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Karena ada kebijakan yang diumumkan pemerintah. Terjadi penurunan kurang lebih 13 persen. Tentunya ini akan kita tunggu sampai H+6 (Lebaran) apakah penurunan 13 persen ini tetap berlaku," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (25/4/2023) malam.

Dalam hal ini, prediksinya akanbada 203 ribu kendaraan saat puncak arus balik pada Selasa (25/4/2023) kemarin.

Hal itu berpotensi membuat kepadatan kendaraan, karena beban volume kendaraan yang besar.

"Artinya kalau penurunan ini tetap bertahan kita sudah bisa menurunkan prediksi puncak arus balik yang 203 ribu tadi. karena bisa turun di 13 %. Tentunya masih ada sisa waktu yang bisa dimanfaatkan masyarakat," katanya.

"Sehingga puncak arus balik yang diperkirakan 203 ribu tersebut betul-betul bisa terdistruksi dalam beberapa hari ini," sambungnya.

Atas dasar itu, Listyo memerintahkan jajarannya supaya tetap bersiaga hingga akhir pekan ini. Tujuannya, demi memastikan kegiatan arus balik dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan nyaman.

Baca juga: Hari Ini Ada Ganjil Genap Mulai dari GT Kalikangkung sampai KM 47 Karawang Barat

"Sehingga kemudian distribusi dari puncak arus balik ini semuanya tetap terlayani dengan baik, dan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan memanfaatkan distribusi dari waktu-waktu yang ada hingga Minggu nanti," tandasnya.

Arahan Jokowi

Presiden Indonesia, Joko Widodo mengajak seluruh pegawai termasuk ASN, TNI, Polri dan pegawai swasta untuk memperpanjang cuti Lebaran 2023.

Hal ini mengacu kepada pegawai yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menunda perjalanan balik dari mudik.

Jokowi menekankan kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan urgent atau yang bisa melakukan pekerjaan dengan sistem remote agar bisa bekerja WFH atau WFA.

Ajakan itu juga berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dan pegawai swasta.