Sukses Dukung Program JKN, Kota Bandung Dapat Penghargaan UHC

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Kota Bandung sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. 

Terhitung per 1 Maret 2023, sebanyak 2.488.329 jiwa penduduk Kota Bandung telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 2.530.448 jiwa atau sebesar 98,34 persen. 

Hampir seluruh warga masyarakat di Kota Bandung telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Wali Kota Bandung melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Bandung yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Bandung bisa terjamin ke dalam Program JKN.

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Bandung, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Bandung tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Anhar di  Balai Sudirman Jakarta, secara virtual, Selasa (14/03/2023). 

Dalam acara tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Tercapainya UHC di setiap daerah, Ma'ruf Amin juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 % dari seluruh penduduk Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. 

Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menyebutkan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan.