Bisa Hadirkan Gesekan, Organda Bandung Barat Tolak Rencana Pengoperasian BRT di Bandung Raya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menolak rencana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan yang akan mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) di Bandung Raya.

BRT yang disebut-sebut mirip dengan TransJakarta itu rencananya akan mulai beroperasi pada 2025.

Di Bandung Barat, BRT ini akan memiliki beberapa rute, yakni Stasiun Padalarang-Alun-alun Bandung, Kota Baru Parahyangan (KBP)-Stasiun Padalarang, dan Lembang-Sukajadi.

Ketua Organda KBB, Asep Dedi Setiawan, mengatakan, pihaknya belum bisa menerima rencana pengoperasian BRT ini karena bakal bersentuhan dengan angkutan yang ada, terutama angkot.

Dia juga mengatakan, kehadiran BRT akan menambah kemacetan.

Baca juga: Terkait Bus Antimacet BRT di Bandung Raya, Organda Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

"Untuk di Bandung Barat, halte BRT ini ada di Jalan Gedong Lima (Padalarang), di situ bisa bersentuhan dengan trayek angkot. Jadi sampai saat ini kami masih menolak," ujar Asep saat dihubungi Tribun Jabar, Rabu (8/3/2023).

Di Jalan Gedong Lima itu, kata Asep, terdapat beberapa trayek angkot, yakni Padalarang-Cimahi, Padalarang-Ciroyom, Padalarang-Cikalongwetan, Padalarang-Rajamandala, dan Padalarang-Stasiun. 

"Jadi, kalau pemberangkatan dari sana berat karena yang tersentuhnya banyak. Jadi saya belum bisa memberikan izin atau menolak karena belum ada solusi," kata Asep.

Tak hanya itu, kata dia, pengoperasian BRT juga akan menggerus pendapatan para sopir angkot untuk trayek Padalarang-Ciroyom dan Padalarang-Cimahi.

Sebab nantinya penumpang akan mencari angkutan yang lebih cepat dan murah.

Baca juga: Bus ala TransJakarta Bakal Hadir di Bandung, Ini Rute-rute BRT Bandung, dari Cicaheum sampai Cimahi

"Bus itu dari sisi tarif juga murah, jadi jelas akan bisa berdampak pada pendapatan sopir angkot kalau sistem pengambilan penumpangnya enggak sesuai dengan aturan," ucapnya.

Asep mengatakan, agar tidak terjadi polemik saat BRT itu beroperasi, maka harus ada solusi konkret terkait pemberangkatan.

Tentu saja, harus ada sosialisasi serta jangan sampai tiba-tiba langsung dioperasikan.

Baca juga: Mirip TransJakarta, BRT akan Hadir Layani 17 Rute di Kawasan Bandung Raya Mulai 2025

"Harus ada pertemuan antara Organda KBB, pemerintah, dan tim dari BRT. Harus sosialisasi ke bawah. Jangan tahu-tahu jalan. Kalau gitu saya tidak tanggung jawab karena bisa terjadi gesekan," ujar Asep.

Terkait rencana pengoperasian BRT tersebut, kata Asep, sampai saat ini belum ada sosialisasi ke lapangan. Hanya obrolan dengan pihak pemerintah sehingga pihaknya masih menolak rencana ini. (*)

Baca berita lainnya di GoogleNews