Garut Siap Manfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas RCEP Asean, Ekspor Harus Lebih Variatif

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Puluhan pelaku usaha di Kabupaten Garut mendapat paparan hasil perundingan dalam perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Disperindag ESDM Garut itu dilaksanakan di kawasan Cipanas, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (7/2/2023).

Kepala Dinas Disperindag ESDM Garut, Nia Gania mengatakan, kegiatan tersebut mendorong para pelaku usaha di Garut agar melakukan ekspor ke negara-negara Asean.

Peluang tersebut menurutnya sangat terbuka lebar, terutama untuk para pelaku usaha di Kabupaten Garut yang saat ini sedang serius memperbaiki kualitas agar bisa go international.

"Jadi intinya agar pelaku usaha di Garut dilakukan pembimbingan agar produknya bisa sampai ekspor minimal ke Asean," ujarnya kepada Tribunjabar.id.

Ia menuturkan saat ini, sosialisasi tentang hasil perundingan perdagangan RCEP Asean pertama kali dimulai dari Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal tersebut menurutnya merupakan tanda bahwa produk-produk dari Garut sudah layak merambah pasar ekspor.

"Hanya kesulitannya ya dikurasi produk, yaitu memilih dan memilah produk yang bisa ke luar negeri, indikator ini yang kita akan penuhi bersama," ungkapnya.

Saat ini, jelas Gania, telah ada salah satu produk asli Garut yang telah melakukan ekspor besar-besaran, yaitu produk Pisang Sale dari Kecamatan Banyuresmi.

Ia berharap dengan adanya perjanjian perdagangan bebas tersebut, para pelaku usaha di Garut bisa terlibat dan membawa produk Garut mendunia.

"Tidak hanya pisang saja, tapi bisa lebih variatif, misalnya kerajinan dan olahan makanan lainnya," ungkap Gania.

Gania menuturkan saat ini, pekerjaan rumah yang tengah dikerjakan pihaknya adalah melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha agar terus memperbaiki kualitas produk.

Hal itu untuk memenuhi kriteria ekspor agar produk dari Garut dapat diterima di pasar luar negeri, salah satunya memiliki surat keterangan asal.

"Nah surat keterangan asal ini sulit kami keluarkan, karena tidak jelas darimana bahan baku (produk) nya, kalo sudah jelas maka pihak luar negeri juga akan mudah menerima," ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Ari Satria mengatakan Persetujuan RCEP telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022.

Persetujuan itu menurutnya telah diimplementasikan mulai tanggal 2 Januari 2023.

Dijelaskannya, bahwa Indonesia akan mendapatkan manfaat dari RCEP yakni adanya peningkatan Gross Domestic Product (GDP) meningkat 0,07 persen dan ekspor meningkat sebesar US$ 5,01 miliar.

"Menurut kajian Center for Indonesian Policy Studies tahun 2020, memproyeksikan 5 tahun ke depan setelah implementasi, ekspor meningkat sebesar 8-11 % , investasi meningkat sebesar 18-22 % , serta potensi terjadinya spill-over effect peningkatan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2 % ," ujar Ari Satria.

Ia menjelaskan konsep RCEP merupakan pikiran Indonesia saat menjadi Ketua Asean pada tahun 2011, untuk mengkonsolidasikan 5 (lima) ASEAN Plus One FTAs menjadi sebuah persetujuan mega-regional.

Perundingan RCEP kemudian dilakukan pada awal tahun 2013 yang terdiri 15 negara yaitu 10 negara ASEAN dan 5 (lima) negara mitra ASEAN yaitu Australia, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok dan Selandia Baru.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan dapat lebih memahami, untuk mendapatkan manfaat ekonomi," ungkapnya.