Saat Anggota DPRD Ditolak Satpam Masuk Pabrik Kertas di Kuningan, Ini yang akan Dilakukannya

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN - Anggota DPRD Kuningan Sri Laelasari, yang juga politisi perempuan Partai Gerindra, mendatangi lokasi pabrik kertas yang terletak di Desa Kedungarum, Kecamatan/Kabupaten Kuningan.

Sri melakukan kunjungan seorang diri, menyusul akibat beberapa hal terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh keberadaan perusahaan kertas tersebut.

"Kunjungan saya pribadi, tentu atas aspirasi dan keluhan masyarakat sekitar. Akar masalahnya tidak lain dari sejak berdiri hingga beroperasi perusahaan tersebut di sini," kata Sri saat ditemui di lokasi pabrik kertas dengan label PT Vineral Indonesia Persada, Rabu (1/2/2023).

Padahal, kata Sri, kunjungan sekaligus sowan ke manajemen perusahaan tersebut tidak lain bertujuan untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan yang berkembang.

Baca juga: Tingkatkan Mutu SDM Kabupaten Kuningan, UT dan Pemkab Kuningan Sepakat Jalin Kerja Sama

Misalnya soal keberadaan tenaga kerja dan kajian lingkungan serta prospek usaha perusahaan dalam membangun Kuningan ke depan.

"Kedatangan saya sebenarnya ingin ketemu dengan manajemen dan ingin melerai atau memediasi sejumlah permasalahan yang muncul yang bersumber dari keberadaan perusahaan itu sendiri."

"Namun, bisa dilihat pas akan masuk, petugas keamanan tidak mengizinkan dan manajemen juga katanya lagi pada keluar," katanya.

Mengenai perilaku sekaligus tindakan petugas keamanan pabrik, kata Sri, untuk ketentuan dan pelaksanaan kerja keamanan tadi sangat bagus.

Namun, ia sangat menyayangkan tidak bisa bertemu dengan pihak manajemen.

"Soal pak satpam dengan perlakuan tadi, sangat baik dan itu proseduralnya. Tapi sangat disayangkan juga, tidak bisa ketemu manajemen perusahaan tersebut," katanya.

Ditanya soal permasalahan yang muncul, akibat dari beroperasinya perusahaan tersebut, Sri mengungkap, persoalan tidak lain mengenai berapa jumlah tenaga kerja dan sejauh ini sudah berkoordinasi atau tidak dengan pemerintah daerah setempat.

"Dengan sejumlah persoalan yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Di antaranya soal jumlah tenaga kerja, nilai produksinya bagaimana? Yang jelas permasalahan itu datang dari masyarakat yang harus kami kawal hingga tidak terjadi sengketa," katanya.

Dengan tidak membuahkan hasil sebagai upaya mediasi, Sri mengatakan, berencana mengatur waktu untuk menanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kuningan.

"Solusi atau alternatif dalam memecahkan masalah muncul di perusahaan. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," katanya.

Fauzi, salah seorang petugas keamanan setempat, mengatakan, pimpinan di perusahaan kertas tersebut sedang keluar kantor. 

"Terus kami tidak boleh memasukkan tamu begitu saja, harus ada izin dari atasan," katanya. (*)