Keracunan MBG di Kuningan

Beredar Menu MBG Berbelatung hingga Berjamur di Kuningan, Bupati Ancam Tutup SPPG Bermasalah

Sejumlah penyajian menu dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan bermasalah parah.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Ravianto
Istimewa
KOLASE MENU MBG - Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengancam akan menindak tegas mitra yang lalai buntut penemuan tahu basi di menu MBG. 

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali diterpa masalah.

Sejumlah penyajian menu dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan bermasalah parah, termasuk temuan kue brownies berjamur, lauk yang basi, hingga menu yang terdapat belatung.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar pun langsung angkat bicara dan mengancam akan menindak tegas mitra yang lalai.

Bupati Ancam Tutup Mitra SPPG Lalai 

Bupati Kuningan mengakui telah menerima laporan yang meresahkan mengenai kualitas sajian MBG di lembaga pendidikan.

Ia menegaskan bahwa program strategis nasional ini seharusnya mendapat pengawalan ketat.

Baca juga: Menu MBG di Kuningan Disorot, Tahu Basi Hingga Muncul Belatung Dalam Makanan yang Disajikan

"Sajian menu MBG sudah kami terima laporannya, seperti kue brownies berjamur. Kemudian, kemarin ada belatung dan sajian menu MBG basi. Saya minta Kasatgas MBG melakukan langkah penindakan segera," tegas Bupati Dian saat ditemui Tribun Jabar, Jumat (10/10/2025).

Kepada para pengusaha mitra SPPG MBG, Bupati mengingatkan agar memprioritaskan kesehatan dan keselamatan penerima di atas profit.

"Kepada pengusaha MBG silakan mencari profit untuk penghidupan. Tapi usaha itu harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan," ujar dia seraya menambahkan bahwa Mitra SPPG MBG yang bermasalah bakal ditutup.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kuningan, Pj Sekda Wahyu Hidayah, mengklarifikasi bahwa temuan menu yang terdapat belatung tersebut terjadi hanya pada "satu ompreng" saja.

DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan

Polemik ini juga mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan.

Usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi IV memberikan rekomendasi tegas untuk perbaikan sistemik dalam pengawasan dan pelaksanaan program.

Politisi Fraksi PKS Kuningan, Yaya, menyoroti lemahnya struktur pengawasan di lapangan.

"Ada yang kami sedang menyoroti bagaimana sekitar 83 dapur yang sudah beroperasi hanya diawasi oleh dua orang Koordinator Wilayah. Saya yakin beliau keteteran," ujar Yaya.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved