DPD PDIP Jabar Dorong Pemerintah Pusat Segera Wujudkan 8 Kabupaten Baru di Jawa Barat

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat.

Tribun Jabar
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar dialog publik terkait calon persiapan daerah otonomi baru di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (24/1/2023). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat yang saat ini belum tercapai.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, setelah berlangsung dialog publik mengenai calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB), di Kantor DPD PDI Perjuangan Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (24/1/2023).

Menurut Ono, masalah ini telah melalui proses yang panjang dan telah ada aspirasi dari masyarakat, bahkan telah dibahas dari DPRD kabupaten/kota, disetujui kepala daerah, hingga diusulkan ke provinsi serta dibahas di DPRD Jabar bersama gubernur yang hasilnya direkomendasikan ke pemerintah pusat.

"Kemarin kan hanya Papua yang bisa melaksanakan pembentukan daerah otonomi baru. Tentunya pemerintah pusat berdasar urgensi dari berbagai macam aspek, seperti historis, sosiologis, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya," katanya.

Baca juga: Pengamat Minta Revisi UU Desa Tak Hanya Soal Masa Jabatan, Juga Kriminalisasi Politik Uang Pilkades

"Tentu apa yang telah dilakukan kawan-kawan ini harus ada dorongan dan kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jabar, karena Jabar provinsi dengan berbagai masalah dasar yang masih banyak mulai kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan."

Ono pun membandingkan dengan Jateng dan Jatim yang jumlah penduduknya lebih sedikit ketimbang Jabar.

Di Jatim, sudah ada 38 kabupaten/kota, sedangkan di Jateng sudah ada 34 kabupaten/kota. Kemudian, Jabar baru hanya 27 kabupaten/kota.

"Jadi, rumus mengelola pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, rumusnya ya mendekatkan pelayanan ke masyarakat, dengan konsep pelayanan itu harus ada pembentukan DOB."

"PDIP hari ini melakukan dialog publik ingin mendengar dari unsur pemerintah, hadir pula dari Pemerintah Provinsi Jabar, akademisi Tim Jabar Unpad, dan perwakilan delapan wilayah yang sudah ditetapkan bahwa Jabar sebagai calon DOB," katanya.

Kedelapan wilayah itu adalah Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.

Untuk mengawal pembentukan DOB ini, Ono pun mengatakan PDIP Jabar membentuk satgasus guna mengawal pergerakan hasil rekomendasi dari dialoh publik hari ini yang diketuai oleh Bedi Budiman (Ketua Komisi I DPRD Jabar), dan sekretarisnya, Abdi Yuhana

"Tentu langkah awal kami merumuskan hasil dialog ini untuk membuat resume yang akan menjadi lampiran dalam surat DPD PDIP ke DPP PDIP, ketua fraksi DPR RI, dan Ketua DPR RI, serta kementerian. DOB di Jabar ini menurut kami sangat urgen alias penting," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved