Tahun Ini, Jabar Lakukan Penguatan Pendapatan selain Pajak Kendaraan, dari Aset sampai BUMD

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan tetap fokus memaksimalkan potensi pendapatan di sektor lain sambil melakukan penguatan di sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2023.

Diketahui, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat sebesar Rp 32,7 triliun.

Jumlah itu melampaui target yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan DPRD Jabar. Sektor PKB berkontribusi paling besar dibandingkan sektor lain.

Baca juga: Karyawan Bergaji Rp 5 Juta Sebulan Harus Bayar Pajak Rp 300 Ribu Setahun, Begini Hitungannya

“Kontribusi dari PKB itu 40 persen dari total pendapatan pajak daerah. Tahun 2023 ini kami tentu akan melakukan penguatan di sektor ini, sekaligus memaksimalkan dan menggali pendapatan di sektor lain,” ucap Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik, Rabu (4/1/2023).

Penguatan yang dimaksud adalah mengoptimalkan layanan daring yang dalam dua tahun terakhir menunjukan perkembangan positif.

Tahun 2021 lalu wajib pajak yang memanfaatkan layanan Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat) sebanyak 600 ribu orang.

Tahun 2022 ini meningkat di angka 700 ribu orang pengguna.

Tren positif ini menurut dia penting untuk dijaga. Ini yang menjadi salah satu amanat yang diinstruksikan kepada jajaran di Bapenda termasuk Samsat yang ada di kabupaten kota.

Di sisi lain, Dedi menyebut meski realisasi pendapatan di semua sektor rata-rata diatas 100 persen, namun ia menyoroti sektor yang ada capaiannya masih belum 100 persen.

Ia meyakini tahun ini capaian tersebut bisa lebih dimaksimalkan.

Baca juga: Gaji 5 Juta Kini Kena Pajak?

“Alhamdulillah rata-rata keberhasilannya diatas 100 persen. Tapi ada beberapa yang persentasenya di angka 95 persen-an. Dari kinerja memang sudah baik, tapi tahun depan akan kami evaluasi agar mencapai target optimal,” jelas Dedi Taufik.

Beberapa pendapatan yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya antara lain pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau deviden BUMD, Realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp 468 miliar dari target Rp 470 miliar atau sekitar 99 persem.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu capaiannya 99 persen, karena dipengaruhi kinerja bisnis beberapa BUMD. Tapi tahun 2023 kami ingin bisa 100 persen,” kata Dedi Taufik.

Penerimaan dari pemanfaatan aset atau barang milik daerah juga menjadi konsentrasi khusus Bapenda di Tahun 2023 agar lebih dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah.

"Bapenda telah menyusun kajian bisnis pemanfaatan aset barang milik daerah yang dikelola Bapenda, kita berharap Ttahun 2023 tidak ada lagi aset yang tidur, semuanya dimanfaatkan untuk pelayanan publik atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pengelolaan aset yang akan menambah penerimaan daerah," katanya.

Baca juga: Komisi III DPRD Jabar Harapkan Pendapatan Daerah Tak Hanya Andalkan PKB