Jokowi Minta Daerah Lain Tiru Cara Sumedang dalam Turunkan Angka Stunting

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan (stunting) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Sumedang. 
 
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan ucapan presiden itu setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023). 

"Presiden memberi arahan, tolong dipastikan semua kabupaten/kota didorong penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," kata Menkes. 

Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilai sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. 

Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.

Baca juga: Presiden Minta Bupati Sumedang Keliling Indonesia Replikasi Upaya Penurunan Stunting

“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden Jokowi) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Budi.

Dalam upaya replikasi itu, Presiden menginstruksikan langsung Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang tinggi.

"Pak Bupati langsung dikirim untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi," katanya. 

Di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.

"Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, business process-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu. Sehingga beberapa program pemerintahan juga sudah dilakukan seperti program pengentasan kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik," kata Menkes.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengatakan bahwa dia diundang Presiden Jokowi untuk memaparkan praktik baik di Sumedang terkait penanganan stunting. 

Baca juga: Mensesneg Dalami Transformasi Digital di Sumedang Turunkan Stunting, Akan Dilaporkan ke Presiden

"Saya diundang Presiden untuk memaparkan best practice penanganan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang di mana penurunannya cukup tinggi dari baseline tahun 2018 di angka 32,2 menjadi 8,27 di tahun 2022," ujar Bupati Dony di hadapan wartawan dalam konferensi pers. 

Kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, Bupati Sumedang menjelaskan, penanganan stunting di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari digitalisasi dan mobilisasi. 

"Kami menggunakan teknologi sebagai tools yakni SPBE dengan platform bernama Simpati, Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Semua stakeholders mulai dari kader posyandu sampai dengan dinas kesehatan menggunakan aplikasi tersebut," katanya. 

Baca juga: Pemantauan Pertumbuhan Dan Pijat Bayi Sebagai Upaya Pencegahan Stunting

Dikatakan, setiap Bulan Penimbangan Balita Posyandu meng-input data lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan bayi dan balita by name by address, termasuk berbagai kendalanya, kemudian pihak desa, kecamatanp Puskesmas dan dinas kesehatan menindaklanjuti laporan dalam aplikasi tersebut. 

"Semua data tersebut dikelola oleh artificial intelligent untuk mendapatkan rekomendasi dalam penanganannya. Karena setiap tempat pasti berbeda permasalahannya. Ini adalah bagian mengkolaborasikan dan mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting," tuturnya. (*)