Longsor Bencana No 1 di Jabar, BNPB Ingatkan Pemda Hati-hati Beri Izin Pembangunan di Dataran Tinggi

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab bencana.

Daerah-daerah dataran tinggi yang mestinya menjadi area resapan air tidak boleh diganggu.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan alih fungsi lahan menyebabkan daya dukung lahan terhadap ketahanan bencana berkurang.

Karenanya, pemerintah perlu memilah ketika memberikan izin pendirian bangunan di dataran-dataran tinggi.

"Saya selalu sampaikan ke pemerintah provinsi untuk hati-hati, waspada, bencana itu disebabkan alih guna lahan, maka dalam perizinan harus disertai mitigasi bencana," kata Suharyanto seusai memberi kuliah umum di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: VIDEO - BREAKING NEWS Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Ungkap Penyebab Longsor di Cadas Pangeran

Di Jawa Barat, kata Suharyanto dalam kuliah umum di IPDN itu, longsor menjadi bencana nomor 1 dalam sisi jumlah. Setidaknya dalam tahun 2022 ini.

Alih fungsi lahan seperti pembangunan kompleks perumahan di perbukitan yang terlihat di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Sumedang, bisa menjadi alasan tingginya jumlah peristiwa longsor itu.

"90 persen lebih bencana di 2022 didominasi banjir, tanah longsor. Dan curah hujan pada November, Desember, Januari, masih akan tinggi," kata Suharyanto.

Risiko longsor bisa dihindari dengan memperhatikan kerapatan hujan. Berkaca dari peristiwa longsor di Bogor, Suharyanto mengatakan bahwa longsor terjadi dalam sekejap, maka perlu juga langkah penyelamatan diri segera.

Baca juga: Bangkit Dari Pasca Bencana, BNPB Pamerkan Produk Binaan di GPUID 2022

"Perhatikan hujan, kalau rapat dan jarak pandang satu meter tertutupi dengan kerapatan hujan itu, maka segera pergi mengungsi, sebab dapat dipastikan akan terjadi longsor," katanya. (*)