Sekda Sumedang Bela Pihak Kelurahan Talun yang Sunat BLT BBM Lewat Kupon, Anggap Tak Sengaja

Pihak Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, diangga tak sengaja menyunat bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima KPM.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Kiki Andriana
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menilai ada unsur ketidaksengajaan pihak Kelurahan Talun sehingga terjadi penyunatan BLT. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupate Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan, pihak Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, tak sengaja menyunat bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebelumnya, dalam kasus penyunatan BLT kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), pihak Kelurahan Talun menggiring warga penerima BLT untuk membeli kupon gerak jalan HUT Kelurahan Talun.

Selain itu, menganjurkan KPM BLT membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). 

"Begini, ya, itu ditenggarai ada ketidaksengajaan. Ada imbauan masyarakat membeli kupon dan bayar PBB," kata Herman Suryatman kepada TribunJabar.id, Selasa (27/9/2022). 

Atas kasus ini, Dinas Sosial (Dinsos) dan Inpektrorat Daerah (Irda) Kabupaten Sumedang telah menegaskan, kelurahan menyalahi aturan. 

BLT, menurut peraturan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, hanyalah untuk membeli bahan pemenuhan kebutuhan pokok.  

"Ini lagi berproses, sudah didalami oleh Inspektorat dan masih difinalisasi. Nanti dilaporkan ke bupati dan wabup," kata Herman. 

Dua lembaga telah menyatakan kecenderungan Lurah Talun menyalahi aturan.

Baca juga: Kasus Dugaan Sunat BLT BBM di Kelurahan Talun Sumedang, Inspektorat Temukan Pelanggaran Ini

Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, pun mengatakan, demosi berupa pencabutan jabatan dan penurunan eselon PNS bisa terjadi sebagai sanksi jika perbuatan tersebut terbukti salah. 

Namun, Sekda Herman menyebutkan sanksi tidak semata-mata demosi.

"Ini disiplin PNS saja, ada yang ringan ada yang sedang, dan berat. Apakah ringan, sedang atau berat, hukumannya sesuai kesalahan," kata Herman. 

Dia bahkan menyebutkan bahwa menghukum PNS tidak boleh emosional.

Baca juga: Dugaan Penyunatan BLT BBM di Kelurahan Talun, Warga Meminta Bupati Sumedang Berikan Tindakan Hukum

Menurutnya, menggiring masyarakat miskin membeli kupon dengan uang BLT bukanlah hal jahat.  

"Tidak boleh emosional, maksudnya kan tidak jahat, hanya caranya yang tidak elok," katanya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved