Dugaan Penyunatan BLT BBM di Kelurahan Talun, Warga Meminta Bupati Sumedang Berikan Tindakan Hukum

Sejumlah tokoh masyarakat di Kelurahan Talun minta Bupati Sumedang menindak tegas aparat Kelurahan Talun yang diduga menyunat bantuan langsung tunai.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Giri
Istimewa/ warga- Agun
Dadang Juhadi (38), menunjukkan kupon gerak jalan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. Warga diminta membeli kupon dari uang BLT BBM. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sejumlah tokoh masyarakat di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, meminta Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menindak tegas aparat Kelurahan Talun yang diduga menyunat bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Penindakan tersebut untuk memastikan tidak ada lagi pungutan liar (pungli) yang merugikan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT. 

"Seharusnya Bupati melalui inspektorat harus memberikan tindakan, kan ada hukum. Kegaduhan praktik pungli di Talun ini sangat luar biasa. Harus ditindak," kata BN, tokoh masyarakat di Kelurahan Talun, saat dihubungi TribunJabar.id, Minggu (25/9/2022). 

BN menyebutkan, praktik pungutan liar saat penyaluran BLT di kelurahan Talun merupakan perbuatan melawan hukum dan menjadi kebiasaan  buruk. 

"Praktik pungli di Kelurahan Talun ini terjadi berulang-ulang dilakukan dan tanpa rasa bersalah. Kerap terjadi saat ada penyaluran BLT," ucapnya. 

Selain itu, kata dia, penjualan kupon gerak jalan dan anjuran pembayaran PBB terhadap penerima BLT ini modus dalam menjalankan praktik pungutan liar. 

Baca juga: Wabup Sumedang Sebut Lurah Talun Harus Sedia Ambil Risiko Jika Terbukti Sunat BLT BBM, Bisa Demosi

"Itu modus, sejuta alasan pun kalau salah ya salah, jangan tebang pilih. Bupati seharusnya bukan hanya mendorong inspektorat untuk memeriksa, tetapi mendorong inspektorat untuk menindak aparat kelurahan," kata BN. 

Ucapan senada dikatakan pria berinisal JA, tokoh masyarakat Talun lainnya.

Dia berharap Pemkab Sumedang segera memberikan tindakan tegas terhadap aparat Kelurahan Talun yang diduga telah melakukan praktik pungutan liar saat penyaluran BLT BBM. 

"Tidak ada regulasi yang membenarkan praktik pungli, harus ditindak tegas," kata dia. 

Sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumedang telah memeriksa ke Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, untuk menelusuri dugaan penyelewengan dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM.

Di kelurahan ini, warga dianjurkan membeli kupon gerak jalan sebanyak lima lembar.

Baca juga: Buntut Uang BLT untuk Beli Kupon Gerak Jalan, PNS di Kelurahan Talun Diperiksa Polisi

Harga per lembar Rp 3 ribu.

Namun, tak sedikit warga yang diminta "kontribusi" Rp 30 ribu atau lebih, menurut pengakuan warga.

"Hasil penelurusan dinsos, tadi disampel saja, tidak semuanya. Di tiga titik bahwa hal tersebut benar ada anjuran membeli kupon lima lembar," kata Kadinsos Sumedang, Dikdik Sadikin kepada TribunJabar.id, Selasa (20/9/2022).

Dalam aturannya, BLT BBM diperuntukkan bagi masyarakat miskin digunakan untuk membeli bahan pangan pokok.

"Kalau dipakai (beli) kupon menyalahi ketentuan karena kupon bukan kebutuhan pokok," kata Dikdik. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved