Mabes TNI Turun ke Cianjur, Cegah Konflik Sosial dengan Hal Ini, Dilakukan di Kodim 0608

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) turun ke Cianjur untuk mencegah adanya konflik sosial melalui sosialisasi kepada warga dan organisasi kemasyarakatan bertempat di Kodim 0608/Cianjur, Kamis (22/9/2022).

Ada beberapa isu yang berkembang di Cianjur yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan harus dilakukan pencegahan.

Di antaranya isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM), rencana ekploitasi geothermal Cipanas, dan aktivitas Ahmadiyah.

Dua narasumber dihadirkan dari Kesbangpol dan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Katim Pusintelat Mabes TNI AD, Letkol Inf Eko Syahputra Siregar, mengatakan, kegiatan dilakukan sebagai pembinaan komunikasi yang mana pada intinya TNI menggiatkan dan mengoptimalkan peran tokoh, warga, dan organisasi masyarakat.

"Dalam konflik sosial itu lebih baik mencegah. Mencegah itu lebih utama. Kami juga mengimbau forkopimda bersama sama-sama dengan kodim menggiatkan sampai ke jaringan bawah kecamatan, desa RT/RW dalam pencegahan konflik sosial," ujar Eko.

Baca juga: Pak Uu Bantu Santri Tani Cianjur dengan Beragam Alat Pertanian, Berpesan Jangan Jual Sawah Produktif

Eko mengatakan, kegiatan serupa juga dilakukan di berapa titik di beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

Narasumber Kasat Intel Kejari Cianjur, Imam Tauhid, mengatakan, pihaknya lebih memberikan materi pencegahan konflik sosial.

"Cara pencegahannya dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat jadi dengan cara melakukan penyuluhan hukum atau penerangan hukum yang dilaksanakan baik itu misalnya di desa atau di pemerintahan daerah terkait dengan aturan-aturan hukum positif yang berlaku," katanya.

Imam berharap dengan penyuluhan dan penegakan hukum tersebut tidak terjadi konflik sosial.

Lalu cara yang kedua dengan melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Baca juga: Berkat Puisi Sampur Gandrung, Pelajar Cianjur Toreh Prestasi hingga Bisa Keliling Negara Tetangga

"Jadi kita melakukan pengamanan dalam aturan-aturan yang terkait dengan penegakan hukum kemudian pengawasan barang cetakan peredarannya kemudian pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dalam hal ini kejaksaan menjadi ketua bakorpakem," katanya.

Ia mengatakan, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur selaku Ketua Bakorpakem yang mengendalikan agar jangan sampai timbul kepercayaan-kepercayaan baru yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Baca juga: Di Cianjur, 15 Persen dari 1.200 Sekolah Dasar Alami Rusak Berat, Ini Langkah yang Dilakukan Disdik

"Salah satunya pengawasan jika ada kepercayaan baru di luar kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia yang bisa meresahkan masyarakat itu akan terjadi timbul konflik sosial," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dari kejaksaan ada badan koordinasi terkait pengawasan aliran kepercayaan atau keagamaan.

"Selain itu dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama dan yang terakhir penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal," katanya. (fam)