Uang BLT Disunat

Pemotongan Uang BLT di Sumedang, DPRD Sumedang Dorong Kasus Diproses Tuntas, Pengawasan Ketat

DPRD Sumedang dorong kasus dugaan pemotongan uang BLT diproses, jika tak bisa kekeluargaan maka diproses hukum.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Kisdiantoro
Canva
Ilustrasi - DPRD Sumedang dorong kasus dugaan pemotongan uang BLT diproses, jika tak bisa kekeluargaan maka diproses hukum. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Anggota Komisi I DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi menyayangkan ada peristiwa dugaan sunat Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat. 

Rahmat mengatakan BLT itu untuk warga yang miskin dan sangat membutuhkan. Dilihat dari nominal BLT saja yang Rp 500 ribu, Rahmat menilai sangatlah kecil dan tidak cukup. 

"Nominal saja sangat kecil, jauh dari pemenuhan ril yang dibutuhkan. Mereka butuhkan itu tapi dipotong meskipun alibinya kupon," kata Rahmat kepada TribunJabar.id, Senin (19/9/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKM) ini menilai selalu ada orang-orang yang memanfaatkan momen pencairan BLT untuk maksud-maksud memotong dengan berbagai dalih. 

Baca juga: Soal Dugaan Potongan BLT di Kelurahan Talun Sumedang, Sekda Sebut Akan Tindak Tegas bila Terbukti

Hal ini seharunya memicu Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengawasan seketat mungkin. 

Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dari atas hingga ke tingkat bawah. 

"Aparat di lapangan harus benar-benar mendengar informasi sekecil apapun, yang tak diketahui padahal itu terjadi. Cermati dengan menugaskan petugas pemantau yang sampai ke bawah," kata Rahmat. 

Kasus sunat BLT ini bermula dari keluhan warga kepada sejumlah wartawan televisi. Namun, ketika berita tentangnya muncul ke publik, warga-warga yang mengeluh itu diintimidasi pihak Kelurahan Talun. 

Kelurahan Talun bahkan menganggap berita yang tersiar adalah kabar bohong yang di-setting oleh wartawan.

Kasus ini berujung pelaporan Lurah Talun ke Polres Sumedang oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang. 

"Ya didudukkan proporsional, diusut secara tuntas permasalahan ini. Kalau masih mungkin kekeluargaan, kalau tak bisa ya mungkin diproses," kata Rahmat.
 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved