JPU KPK Tuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi 9,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi sembilan tahun enam bulan kurungan penjara serta denda Rp 1 miliar.

Tuntutan JPU KPK dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (14/9/2022).

Dalam sidang tersebut, Rahmat Effendi hadir secara virtual.

Dalam tuntutannya, JPU KPK menilai terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan," ujar JPU KPK Siswhandono.

Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar Rahmat membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih. Apabila tidak mampu membayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti tersebut.

"Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun," katanya.

JPU KPK juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik Rahmat Effendi selama lima tahun.

"Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Nonaktif Jalani Sidang Tuntutan yang Didakwa Terima Rp 10 Miliar dan Minta Setoran

JPU KPK menyampaikan hal yang memberatkan yakni tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara.

"Hal meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana," katanya.

Rahmat Effendi dinilai bersalah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum Rahmat Effendi meminta waktu selama dua pekan untuk menyiapkan nota pembelaan yang akan disampaikan sebelum pembacaan vonis dari majelis hakim.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi didakwa menerima uang hingga Rp. 10 miliar serta meminta setoran kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Bekasi hingga total Rp. 7,1 miliar lebih.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap dan Pungli dari ASN, Nilainya Fantastis

Tak hanya itu, KPK juga turut menjerat Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 10.450.000.000," ujar JPU KPK, saat membacakan dakwaan.

Duit yang diterima Rahmat Effendi itu didapat dari Lai Bui Min sebesar Rp. 4,1 miliar, Makhfud Rp. 3 miliar dan Suryadi Mulya sebesar Rp. 3,3 miliar lebih.

"Padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," katanya.

Rahmat Effendi bersekongkol dengan Jumhana Luthfi Amin mengurus agar Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 14.392 meter persegi.

Baca juga: SOSOK Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi yang Ditangkap KPK, Ngaku Pernah Jadi Sopir Bus

"(Lahan) itu terkait pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan Polder 202 oleh Pemkot Bekasi," ucapnya. (*)