Hacker Bjorka Klaim Kuasai Dokumen Presiden Jokowi, Ini Langkah Badan Siber dan Sandi Negara

Langkah hukum ditempuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal itu terkait klaim peretasan terhadap dokumen surat-menyurat Presiden Joko Widodo.

Editor: Giri
Tangkapan layar Twitter
Hacker Bjorka mengeklaim telah berhasil retas database dari Presiden RI. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Langkah hukum ditempuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal itu terkait klaim peretasan terhadap dokumen surat-menyurat Presiden Joko Widodo yang dilakukan hacker Bjorka.

"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," kata Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (10/9/2022). 

Dia melanjutkan, BSSN sudah menelusuri beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

Selain itu, BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data.

"Termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," lanjut Ariandi.

"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," tegas dia.

Ariandi menjelaskan, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama.

Baca juga: Instagram Nathalie Holscher Diretas, Hacker Posting Foto Joker, Netizen Khawatirkan Bunda Adzam

Untuk itu, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elekronik tuntuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Yang menyatakan bahwa 'Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya'," ucap Ariandi.

Sebelumnya, hacker Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim merupakan milik Presiden Jokowi.

Dokumen-dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs breached.to.

Dilansir dari laman situs tersebut pada Sabtu, satu di antara dokumen yang diunggah berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Jokowi "Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta diokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," demikian yang tertulis di dalam situs.

Selain itu dalam unggahannya, hacker Bjorka menjelaskn telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 megabyte (MB) dalam bentuk data terkompres.

Baca juga: Polisi Kejar Hacker Peretas Situs Kejari Garut, Website Jadi Penuh Informasi Kasus Brigadir J

Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul.

Halaman
12
Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved