Warga Unjuk Rasa di Pendopo Indramayu, Singgung Perizinan hingga Peran Wakil Bupati
Warga di Kabupaten Indramayu turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu, Jumat (2/9/2022).
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Seli Andina Miranti
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Warga di Kabupaten Indramayu turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu, Jumat (2/9/2022).
Mereka mengatasnamakan diri sebagai Forum Peduli Indramayu (FPI). Ada banyak tuntutan yang ingin masyarakat sampaikan kepada pemerintah daerah.
Mulai dari persoalan perizinan, amdal, hingga harmonisasi Bupati dan Wakil Bupati.
Baca juga: Massa Gelar Unjuk Rasa di Kantor Kejati Jabar, Tuntut Habib Bahar bin Smith Dibebaskan
"Yang kami tuntut dalam aksi ini sebenarnya kompleks," ujar Koordinator Aksi, Masdi kepada Tribuncirebon.com.
Masdi menyampaikan, beberapa proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan-perusahaan dinilai warga mengabaikan dampak risiko terhadap lingkungan.
Termasuk dari perizinan toko-toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional, sehingga banyak pedagang yang terpuruk dan penjualannya menurun.
Masyarakat juga meminta dalam pemberian perizinan agar pemerintah melakukan kajian matang terlebih dahulu terhadap semua perusahaan untuk menghindari prasangka tebang pilih.
Lanjut Masdi, masyarakat juga mendesak pemerintah agar memfungsikan peran Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Masyarakat menilai sejauh ini Wakil Bupati Indramayu seolah tidak diperkenankan untuk menjalankan tugasnya dalam membantu pemerintahan Kabupaten Indramayu.
Salah satunya, seperti saat rapat paripurna di Gedung DPRD Indramayu, ketika Bupati berhalangan hadir selalu diwakilkan oleh Sekda Indramayu.
"Kenapa kok seperti ini, kenapa tidak ada keharmonisan antara Bupati dan Wakilnya, sehingga menimbulkan spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat merasa kecewa," ujar dia.
Baca juga: Mahasiswa HMI Jebol Gerbang DPRD Indramayu Hingga Roboh, Demo Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi
Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu tidak hadir menemui massa aksi dan hanya diwakilkan oleh Kepala Satpol-PP Damkar Indramayu, Teguh Budiarso dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadeli.
Dalam aksi tersebut, pemerintah daerah berjanji akan menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
"Karena kami bawahan, semua akan kami sampaikan ke pimpinan," ujar Teguh Budiarso.
