Viral di Media Sosial
Viral di Medos Dugaan Bocornya Miliaran Data Kartu SIM, Kominfo Buka Suara: Tidak Memiliki Aplikasi
Beredar viral dugaan kebocoran data pribadi dari kartu telepon seluler, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berikan tanggapannya.
Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
TRIBUNJABAR.ID - Beredar viral dugaan kebocoran data pribadi dari kartu telepon seluler, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berikan tanggapannya.
Baru-baru ini viral di media sosial Twitter mengenai adanya kebocoran data pribadi sebanyak 1,3 miliar data.
Data-data pribadi tersebut diambil dari data registrasi nomor telepon atau kartu SIM, berisikan NIK, nomor telepon, provider, dan tanggal registrasi.
Informasi viral tersebut bermula dari akun Twitter bernama @sec**** yang membagikan terkait adanya kebocoran data tahun 2018 oleh Kominfo.
"Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita untuk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK, dijanjikan akan terbebas dari spam," tulis akun tersebut dikutip pada Jumat (2/9/2022).
Berdasarkan foto yang diunggah, data yang dijual oleh pemilik akun Bjorka itu menggunakan logo Kominfo di akun Breach Forum miliknya.
Pada keterangannya Bjorka menyebut data tersebut ia dapatkan dari hasil kebijakan Kominfo yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017.
Baca juga: Soal Kebocoran 1,3 Miliar Data Pribadi, Begini Tanggapan Menkominfo Johnny G Plate
Sebagaimana diketahui saat itu masyarakat perlu mendaftarkan kartu SIM miliknya dengan menyertakan NIK dan nomor kartu keluarga (KK).
Sebagai bukti bahwa data yang dijualnya itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang bisa dunduh bebas.
Tanggapan Kominfo
Atas viralnya berita kebocoran data pribadi tersebut, Kominfo buka suara melalui siaran pers di laman resminya.
Kominfo menyebut bahwa mereka sudah melaksanakan audit internal.
Hasilnya menurut Kominfo, mereka tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar," tulis Kominfo dikutip dari kominfo.go.id pada Jumat (2/9/2022).
Lebih lanjut, Kominfo juga membanyah jika kebocoran data pribadi yang dijual akun Bjorka bersumber dari mereka.
"Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," sambungnya.
Terakhir, Kominfo mengaku sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal ini.
Baca juga: Tanggapan Kominfo Mengenai Dugaan Kebocoran Data 1,3 Miliar Pengguna Kartu Prabayar
"Kementerian Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut," kata Kominfo.
NIK dan Nomor HP Valid
Mengutip Kompas.com, peneliti keamanan siber independen yang juga seorang bug hunter (pemburu celah keamanan internet), Afif Hidayatullah mengatakan bahwa data yang dibagikan Bjorka tadi valid.
Kesimpulan tersebut diambil setelah Afif mengecek NIK melalui situs Kependudukan Tangerang Kota.
Afif mencari sampel NIK yang dari daerah Tangerang untuk kemudian dicek melalui situs web tersebut.
"Setahu saya Tangerang menggunakan kode NIK 3671, dan ketika saya cek salah satu sampel, terdapat NIK berikut 3671***** dengan nomor telpon 62812****," jelas Afif ketika dihubungi KompasTekno, Kamis (1/9/2022) siang.
"Ketika saya periksa, ternyata pada NIK bernama TJ** J**, dan pada GetContact juga terdapat nama tersebut. Sehingga, saya dapat menyimpulkan data yang di berikan masih valid," imbuh Afif.
Meskipun NIK dan nomor HP yang terlihat sudah sesuai, Afif belum bisa memastikan dari mana data tersebut berasal.