Viral di Media Sosial

Viral di Medos Dugaan Bocornya Miliaran Data Kartu SIM, Kominfo Buka Suara: Tidak Memiliki Aplikasi

Beredar viral dugaan kebocoran data pribadi dari kartu telepon seluler, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berikan tanggapannya.

Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
Shutterstock
Ilustrasi kebocoran data pribadi dari kartu telepon seluler. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berikan tanggapannya. 

TRIBUNJABAR.ID - Beredar viral dugaan kebocoran data pribadi dari kartu telepon seluler, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berikan tanggapannya.

Baru-baru ini viral di media sosial Twitter mengenai adanya kebocoran data pribadi sebanyak 1,3 miliar data.

Data-data pribadi tersebut diambil dari data registrasi nomor telepon atau kartu SIM, berisikan NIK, nomor telepon, provider, dan tanggal registrasi.

Informasi viral tersebut bermula dari akun Twitter bernama @sec**** yang membagikan terkait adanya kebocoran data tahun 2018 oleh Kominfo.

"Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita untuk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK, dijanjikan akan terbebas dari spam," tulis akun tersebut dikutip pada Jumat (2/9/2022).

Berdasarkan foto yang diunggah, data yang dijual oleh pemilik akun Bjorka itu menggunakan logo Kominfo di akun Breach Forum miliknya.

Pada keterangannya Bjorka menyebut data tersebut ia dapatkan dari hasil kebijakan Kominfo yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017.

Baca juga: Soal Kebocoran 1,3 Miliar Data Pribadi, Begini Tanggapan Menkominfo Johnny G Plate

Sebagaimana diketahui saat itu masyarakat perlu mendaftarkan kartu SIM miliknya dengan menyertakan NIK dan nomor kartu keluarga (KK).

Sebagai bukti bahwa data yang dijualnya itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang bisa dunduh bebas.

Tanggapan Kominfo

Atas viralnya berita kebocoran data pribadi tersebut, Kominfo buka suara melalui siaran pers di laman resminya.

Kominfo menyebut bahwa mereka sudah melaksanakan audit internal.

Hasilnya menurut Kominfo, mereka tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar," tulis Kominfo dikutip dari kominfo.go.id pada Jumat (2/9/2022).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved