Seknas Jokowi Buat RPJP Versi Rakyat di Sumedang, Prioritaskan Daulat Pangan

Garis besar dalam RPJP yang saat ini masih dijajaki di seluruh provinsi di Indonesia ini adalah kedaulatan pangan.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa
Relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 versi rakyat di Jatinangor, Sumedang, Senin (15/8/2022). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 versi rakyat.

Musababnya, sejauh ini, RPJP selalu diinisiasi oleh pemerintah dan DPR.

“Selama ini penyusunan RPJP selalu diinisiasi oleh pemerintah dan DPR, agar aspirasi rakyat lebih terpenuhi, inisiatif masyarakat yang lebih luas (ditampung dalam RPJP ini),” ujar Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi Ismarilda, di Jatinangor, Sumedang, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Mentan Apresiasi Indramayu Peringkat Pertama Kabupaten Pertahankan Komoditas Pangan Nasional

Garis besar dalam RPJP yang saat ini masih dijajaki di seluruh provinsi di Indonesia ini adalah kedaulatan pangan. Sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang subur harus berkelindan dengan penggunaan teknologi yang tepat.

Indonesia swasembada beras. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia seharusnya tak perlu mengimpor beras. Ismarilda mengatakan bahwa pada 14 Agustus 2022, International Rice Research Institute (IRRI) memberikan pengharagaan kepada Presiden Jokowi atas produksi beras yang tinggi itu.

Capaian ini terjadi saat sebagian warga dunia kesulitan memenuhi kebutuhan pangan setelah pecahnya Perang Ukraina

"Produksi beras bisa saja tinggi, namun belum tentu kesejahteraan petani pada saat sama naik. Jumlah beras cukup, tapi ada alasan-alasan lain yang mengharuskan tetap adanya impor komoditi pangan. Industri kuliner banyak membutuhkan bahan yang tak bisa diproduksi sendiri," katanya.

Dia mengatakan, untuk mencapai kesejahteraan bangsa, tentu kedaulatan pangan mesti diwujudkan. Hal itu tak mudah, sehingga yang dibutuhkan adalah langkah terobosan.

"Di Jakarta dan Sumedang, kami telah menggelar diskusi dengan topik Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia. Pangan menjadi salah satu dari 5 topik pilar untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia mendatang. Empat pilar lain yang dimaksud adalah enerji, kebudayaan, tata kelola pemerintahan dan geopolitik," katanya.

Baca juga: Berupaya Atasi Krisis Pangan, Jenderal Dudung Panen Jagung di Ciemas Sukabumi

Konsep awal Agenda 45, dihasilkan dalam diskusi di Jakarta 11 Juli lalu. Rumusan itu diuji lebih dalam di 13 provinsi termasuk Jawa Barat, Rumusan itu merupakan inisiatif masyarakat untuk menjadi masukan bagi penyusunan RPJP.

Wahyudimn, Ketua Seknas Jokowi Jawa Barat mengatakan behwa kedaulatan pangan adalah keharusan. Daulat pangan adalah terpenuhinya pangan bagi semua warga negara.

"Program pembangunan pangan mesti ditata sesuai dengan keyakinan, dan budaya, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved