Agar Terbebas dari Impor, Ridwan Kamil Minta Pusat Siapkan Data Potensi Perdagangan Terutama UMKM
Gubernur Jabar Ridwan Kamil minta pemerintah pusat mendata potensi perekonomian dari semua provinsi terutama UMKM agar bebas dari ketergantungan impor
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di berbagai provinsi di Indonesia.
Hal ini dinilai sangat penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu.
Hal ini disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri Hari UMKM Nasional yang diselenggarakan di Cihampelas Walk, Bandung, Jumat (12/8/2022).
Acara yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM ini dihadiri juga Menteri KUKM Teten Masduki, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta sejumlah bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil ini menilai Indonesia harus keluar dari ketergantungan akan produk impor. Terlebih, di saat situasi ekonomi global yang tidak menentu ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri.
"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," kata Emil.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi terutama menyangkut UMKM. Data sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.
"Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," katanya.
Baca juga: Kacang Koro Mulai Ditanam di Garut, Upaya Tekan Dominasi Kacang Kedelai yang Masih Impor
Lebih lanjut, Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi UMKM. Dia pun menyontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, InshaAllah di Jawa Barat ada," katanya.
Pentingnya penguatan UMKM dalam negeri pun disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
"UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke negara lain," katanya.
Bahkan, dia menyontohkan agar kebutuhan akan minyak goreng bisa dipenuhi UMKM dalam negeri
"Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat, bahwa pemerintah itu selalu hadir," katanya.
Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan akan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," katanya.
Dia menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Pengusaha Lokal UMKM Bandung Raya Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi Bisnis via Program YOU-BLAST
"Kalau Rp 400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi 1,58 persen, atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu, Teten juga menyebut akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi. Terlebih, menurutnya potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp 5.400 triliun.
"Tapi sekarang lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," katanya. (*)
