Agar Terbebas dari Impor, Ridwan Kamil Minta Pusat Siapkan Data Potensi Perdagangan Terutama UMKM
Gubernur Jabar Ridwan Kamil minta pemerintah pusat mendata potensi perekonomian dari semua provinsi terutama UMKM agar bebas dari ketergantungan impor
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
lihat foto
Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan akan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," katanya.
Dia menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Pengusaha Lokal UMKM Bandung Raya Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi Bisnis via Program YOU-BLAST
"Kalau Rp 400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi 1,58 persen, atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu, Teten juga menyebut akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi. Terlebih, menurutnya potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp 5.400 triliun.
"Tapi sekarang lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," katanya. (*)
