Polemik Aset Kebun Binatang Masih Proses Pengadilan tapi Dapat SP3, Pengamat: Cari Win-Win Solution

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menanggapi terkait polemik aset kepemilikan Kebun Binatang Bandung yang sudah masuk dalam proses persidangan di PTUN.

Terlebih, Pemkot Bandung melalui Badan Keuangan Aset Daerah telah mengirimkan surat peringatan ketiga pada pihak yayasan Kebun Binatang Bandung lantaran uang sewa lahan tak dibayarkan sejak 2012 dan kini nominal hutang mencapai Rp 13,5 miliar.

Menurut Cecep, permasalahan ini harus dilihat dari dua aspek. Pertama aspek hukumnya dan kedua aspek pengelolaannya.

Baca juga: Dapat SP3 dari Pemkot Bandung, Kebun Binatang Bandung Pilih Tunggu Putusan Pengadilan

"Kebun Binatang itu kan salah satu objek wisata masyarakat dan tempat rekreasi publik, sehingga harus dibicarakan dahulu jangan asal menutup atau membongkar. Pemkot Bandung harus bijak misalnya pengelolaan boleh oleh yayasan tetapi dengan kerjasama bersama Pemkot alias bareng-bareng dalam mengelolanya," katanya saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (19/7/2022).

Terkait aspek hukumnya, bahwa nantinya aset kepemilikan itu milik siapa, Cecep meminta biar pengadilan yang memutuskannya. Yang terpenting, katanya, jangan sampai Kebun Binatang tutup hanya gara-gara polemik aset.

"Harus cari solusi yang win-win solution. Buatlah kesepakatan bersama agar warga pun masih bisa menikmati Kebun Binatang dengan harga yang terjangkau. Karena, Kebun Binatang ini bagian dari hiburan rakyat. Sekali lagi, proses hukum hargai dan hormati serta kelola Kebun Binatang secara bersama-sama," ujarnya seraya menyebut kawasan itu sebaiknya tetap menjadi Kebun Binatang siapa pun yang mengelolanya.(*)

Baca juga: Kebun Binatang Bandung Terancam Ditutup, Warga Katakan Begini