Syaiful Huda Kembali Pimpin DPW PKB Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan kepengurusan DPW PKB Provinsi Jawa Barat masa bakti 2026–2031. Penetapan kepengurusan DPW PKB Jabar itu disampaikan dalam rangka sosialisasi SK Kepengurusan DPW PKB se-Indonesia yang dilakukan DPP PKB pasca Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap.

Dalam kepengurusan tersebut, Syaiful Huda ditetapkan sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jabar, sementara Acep Adang Ruhiat terpilih sebagai Ketua Dewan Syura, dan Sidkon Djampi sebagai Sekretaris Dewan Syura. Adapun susunan Dewan Tanfidz DPW PKB Jabar juga menetapkan Acep Jamaludin sebagai Sekretaris dan Moch Nur Ainul Yaqin sebagai Bendahara.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, mengatakan, sosialisasi SK kepengurusan DPW dilakukan mulai 23 hingga 25 Januari 2026 kepada seluruh struktur partai di daerah, baik DPW maupun DPC di masing-masing provinsi.

Menurut Gus Halim, DPW dan DPC merupakan peserta Muswil yang telah melalui proses panjang dan demokratis, mulai dari penyerapan aspirasi, pembahasan usulan, hingga penetapan kepengurusan.

“Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur mengetahui secara utuh hasil dari tahapan Muswil yang telah dilaksanakan di seluruh DPW se-Indonesia,” ujar Gus Halim, dalam riisnya, Jumat (23/1/2026).

Penetapan Syaiful Huda sebagai Ketua DPW PKB Jabar merupakan bagian dari langkah strategis DPP PKB dalam memperkuat konsolidasi organisasi di daerah, khususnya di provinsi dengan basis pemilih yang besar dan dinamis seperti Jawa Barat.

Gus Halim menegaskan, penataan kepengurusan ini sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, agar PKB tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga memiliki kesiapan dalam mengelola pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Kalau hanya sekadar menang itu bukan pekerjaan berat. Tantangan terberat adalah setelah menang, apakah kita mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Kalau tidak, kemenangan itu tidak ada gunanya,” katanya.

Ia menjelaskan, seluruh hasil Muswil, termasuk struktur kepengurusan DPW PKB Jawa Barat yang kini dipimpin Syaiful Huda, program kerja, serta langkah-langkah lanjutan partai disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring.

Pasca sosialisasi SK, DPP PKB dijadwalkan menggelar pengukuhan seluruh pengurus DPW PKB yang baru, termasuk DPW Jawa Barat, yang akan dirangkaikan dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Pengukuhan ini akan diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz, dan dilaksanakan pada 1–3 Februari 2026.

Selain pengukuhan, jajaran pengurus DPW PKB Jawa Barat juga akan mengikuti Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) serta orientasi politik pengurus masa bakti 2026–2031 yang digelar mulai Februari hingga awal April 2026.

Gus Halim menambahkan, pelantikan pengurus DPW bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan disertai penandatanganan kontrak komitmen dan kontrak kinerja oleh para Ketua DPW, termasuk Ketua DPW PKB Jawa Barat.

“Ada dua kontrak yang ditandatangani, kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Ditambah Akpolbang, ini menegaskan bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” katanya.

Dengan kepemimpinan Syaiful Huda di DPW PKB Jawa Barat, DPP PKB optimistis soliditas organisasi partai di daerah akan semakin kuat dan mampu menjawab tantangan politik serta pemerintahan ke depan.

“Kami sangat yakin ketika publik mencermati dinamika internal PKB, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa PKB adalah partai dengan soliditas tinggi, yang benar-benar memperhitungkan kualitas, totalitas kinerja, dan komitmen jangka panjang,” kata Gus Halim.